LaNyalla Ingatkan Tatib Akomodir Penguatan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan
Kamis, 02 September 2021 - 15:37 WIB
loading...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Rapat Bersama Badan Kehormatan (BK) tentang tindak lanjut evaluasi Tata Tertib, di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/9/2021). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Rapat Bersama Badan Kehormatan (BK) tentang tindak lanjut evaluasi Tata Tertib, di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI , Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/9/2021).
Hadir dalam rapat tersebut Waka II DPD RI Mahyudin, Waka III Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua BK Leonardy Harmayn, Wakil Ketua BK Adilla Azis, Yustina Ismiati, Matheus Stefi Pasimanjeku, anggota BK Bustami Zainudin, Abdi Sumaithi, Ahmad Kanedi, dan Ustadz Zuhri.
Terkait revisi Tata Tertib DPD RI, LaNyalla dan pimpinan DPD lainnya menyepakati akan membentuk Tim Kerja (Timja) untuk meneruskan kerja Panitia Khusus (Pansus). "Pansus sebenarnya sudah melaporkan hasil kerjanya pada 20 Juli 2020. Namun, saat itu belum disahkan dalam Sidang Paripurna. Karena itu alangkah lebih baik kita tidak mulai lagi dari nol, namun meneruskan kerja Pansus dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan," kata LaNyalla.
Saat ini DPD RI masih menggunakan Tata Tertib No. 2 Tahun 2019. Dalam tugas pokok dan fungsinya, BK memang bisa melakukan evaluasi terhadap Tatib, namun saat ini telah berjalan Pansus Tatib yang telah melakukan penyusunan revisi Tatib.
Baca juga: Ketua DPD RI Ajak Kepala BPOM Berjiwa Besar Dukung Vaksin Nusantara
Ketua DPD dan pimpinan DPD juga mengingatkan agar di dalam tata tertib nantinya menyikapi wacana Amendemen Konstitusi. "Terkait wacana Amendemen Konstitusi harus digunakan sebaik-baiknya untuk penguatan DPD dalam sistem kenegaraan. Kita harapkan dengan revisi tatib nanti produk ini benar-benar final dan mengikat untuk semua anggota DPD," kata LaNyalla.
Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Amendemen Konstitusi, anggota DPD RI terikat secara kelembagaan. Artinya, apa pun sikap DPD, semua anggota DPD menyepakati.
Hadir dalam rapat tersebut Waka II DPD RI Mahyudin, Waka III Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua BK Leonardy Harmayn, Wakil Ketua BK Adilla Azis, Yustina Ismiati, Matheus Stefi Pasimanjeku, anggota BK Bustami Zainudin, Abdi Sumaithi, Ahmad Kanedi, dan Ustadz Zuhri.
Terkait revisi Tata Tertib DPD RI, LaNyalla dan pimpinan DPD lainnya menyepakati akan membentuk Tim Kerja (Timja) untuk meneruskan kerja Panitia Khusus (Pansus). "Pansus sebenarnya sudah melaporkan hasil kerjanya pada 20 Juli 2020. Namun, saat itu belum disahkan dalam Sidang Paripurna. Karena itu alangkah lebih baik kita tidak mulai lagi dari nol, namun meneruskan kerja Pansus dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan," kata LaNyalla.
Saat ini DPD RI masih menggunakan Tata Tertib No. 2 Tahun 2019. Dalam tugas pokok dan fungsinya, BK memang bisa melakukan evaluasi terhadap Tatib, namun saat ini telah berjalan Pansus Tatib yang telah melakukan penyusunan revisi Tatib.
Baca juga: Ketua DPD RI Ajak Kepala BPOM Berjiwa Besar Dukung Vaksin Nusantara
Ketua DPD dan pimpinan DPD juga mengingatkan agar di dalam tata tertib nantinya menyikapi wacana Amendemen Konstitusi. "Terkait wacana Amendemen Konstitusi harus digunakan sebaik-baiknya untuk penguatan DPD dalam sistem kenegaraan. Kita harapkan dengan revisi tatib nanti produk ini benar-benar final dan mengikat untuk semua anggota DPD," kata LaNyalla.
Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Amendemen Konstitusi, anggota DPD RI terikat secara kelembagaan. Artinya, apa pun sikap DPD, semua anggota DPD menyepakati.
Lihat Juga :
