Siber Polri Harus Buru Pembocor Data eHAC, DPR: Lebih Penting Ketimbang Pembuat Mural

Rabu, 01 September 2021 - 17:35 WIB
loading...
Siber Polri Harus Buru...
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengaku heran dengan kabar kebocoran data yang marak terjadi. Terbaru sebanyak 1,3 juta pengguna aplikasi eHAC Kemenkes diduga bocor. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Sebanyak 1,3 juta pengguna aplikasi electronic-Health Alert Card (eHAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga bocor. Hal tersebut disampaikan oleh para peneliti siber dari vpnMentor yang menemukan kebocoran data dari aplikasi eHAC yang tidak mempunyai privasi serta protokol keamanan data yang memenuhi syarat.

Terkait temuan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku heran dengan kabar kebocoran data yang marak terjadi. Dia pun mempertanyakan perbaikan sistem pengamanan digital yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta di Indonesia selama ini. Baca juga: Soal Kebocoran Data eHAC, Kompolnas Berharap RUU PDP Segera Diundangkan

"Saya melihat kebocoran data di Indonesia ini masih tidak ada perubahan, baik swasta maupun pemerintah. Ada saja dara yang bocor dari BPJS, pinjol, nasabah bank, sekarang data eHAC. Ini jadi PR yang benar-benar serius buat kita semua, agar meningkatkan upaya pengamanan data pribadi penduduk," ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).

Politikus Partai Nasdem ini juga meminta Bareskrim Polri khususnya Siber Polri agar segera mengusut tuntas, aktor di balik pembocor eHAC, mengingat data yang bocor adalah data pribadi lengkap yang sangat penting.

"Sekarang ini bocornya mulai dari nomor KTP, paspor, data tes COVID-19, nomor HP, pekerjaan, bahkan alamat rumah dengan lengkap. Bareskrim Polri harus segera usut tuntas, karena kalau tidak segera, khawatir data penting ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab," jelasnya.

Selain itu, Sahroni menambahkan pemburuan atas pembocor data eHAC ini lebih penting dari pada memburu pembuat mural yang mengkritisi pemerintah, yang juga tengah ramai beberapa waktu belakangan ini. Baca juga: Kata Kominfo Soal Dugaan Kebocoran Data Pribadi di Aplikasi eHAC

"Siber Polri betul-betul harus fokus menangani hal ini, kalau perlu kerahkan tim khusus untuk buru pembocor data eHAC ini. Buat saya, mencari pembocor data penting rakyat lebih penting daripada memburu pembuat mural," tandas Legislator asal Tanjung Priok ini.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Di Sidang Paripurna,...
Di Sidang Paripurna, Ketua Komisi III Puji Listyo Sigit Prabowo Salah Satu Kapolri Terbaik
Tok! Komisi III DPR...
Tok! Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Polri ke Rapat Paripurna
Bahas RUU Polri, Habiburokhman...
Bahas RUU Polri, Habiburokhman Soroti Polisi Aktif di Ormas
Silmy Karim Tersangka...
Silmy Karim Tersangka Korupsi, Komisi III DPR: Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Pemerintah Serahkan...
Pemerintah Serahkan 112 DIM RUU Polri ke Komisi III DPR
Idul Adha dan Teror...
Idul Adha dan Teror Data: Kita Berkurban atau Justru Jadi Korban?
Komdigi Hentikan Sementara...
Komdigi Hentikan Sementara IGRS, Siap Lakukan Evaluasi
Google Baru Rilis Pembaruan...
Google Baru Rilis Pembaruan Darurat Chrome untuk Perangi Zero-Day
Rekomendasi
Tol Kataraja Siap Beroperasi...
Tol Kataraja Siap Beroperasi Akhir Tahun 2026, Bandara Soetta-PIK 2 Hanya 7 Menit
Nasabah MNC Bank Apresiasi...
Nasabah MNC Bank Apresiasi Program Tabungan Dahsyat Berhadiah
FIFA Perketat Aturan,...
FIFA Perketat Aturan, Drama Mengulur Dihabisi
Berita Terkini
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Infografis
Empat Hal Penting Harus...
Empat Hal Penting Harus Diperhatikan saat Mudik Naik Motor
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved