Umrah Indonesia Akan Dibuka, Jika Ada Surat Tertulis dari Arab Saudi

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan saat ini Kementerian Haji Arab Saudi masih menunggu keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi terkait dengan vaksin Sinovac dan Sinopharm dengan booster. Atas dasar itu Menag berencana berkunjung ke Arab Saudi membahas lebih lanjut persoalan tersebut.

"Keterangan tertulis ini masih belum didapatkan oleh Kementerian Kesehatan Saudi, jadi Kementerian Haji masih menunggu problem internal mereka kira-kira satu minggu lagi akan tuntas. Kemudian jika ada surat tertulis Insya Allah umrah Indonesia akan dibuka, nanti kita akan bicarakan setelah kami datang ke Saudi mudah-mudahan kita ikhtiarkan," jelas Menag Yaqut saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI disiarkan melalui akun YouTube DPR RI, Senin,(30/08/2021).

Berdasarkan komunikasi terakhir, Menag juga mendapatkan info bahwa QR code dalam sertifikat vaksin mutlak ada setidaknya diperlukan dua sertifikat baik Sinovac maupun Sinopharm plus booster. "Saya kira ini menjadi otoritas pemerintah Saudi menentukan booster itu jadi memang kalau mereka mau nya satu diantara 4 booster itu ya paling mampu kita hanya melobi supaya enggak pakai itu gimana. Namanya juga ikhtiar akan kita usahakan," paparnya.

Informasi lainnya, yakni tidak adanya massa karantina jika mereka telah melakukan dua kali vaksin dengan dosis lengkap.

Dia menambahkan tidak seperti umrah sebelumnya mencapai 32 hari, di mana 16 hari karantina di negara ketiga, 8 hari karantina saat pulang ke negaranya ditambah dengan umrah sebanyak 10 hari menjadi total 32 hari.

Kemudian, Menag Yaqut menjelaskan paket umrah ditetapkan selama 14 hari dan hanya diperbolehkan umroh sebanyak 1 kali namun salat bebas dilakukan setiap waktu. "Nah ini komunikasi terakhir kita mencoba mengatasi hambatan-hambatan ini termasuk tidak ada karantina bagi yang sudah dua kali vaksin hanya butuh booster saja," ujarnya.

Negara yang sudah dapat masuk, lanjutnya adalah Irak, Sudan Nigeria dan Algeria. "Jadi saya kira harus didiskusikan kembali soal ini tapi apa boleh buat ini hal maksimal yang kita lakukan," ucapnya.