Soal Konsolidasi Jabatan Presiden 3 Periode, Masinton: Arahan Pimpinan PDIP Jelas

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersama ketua umum (Ketum) dan sekretaris jenderal (Sekjen) parpol yang memiliki kursi di parlemen berkumpul membicarakan masalah kebangsaan.

Bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpegang pada prinsip salus populis suprema lex bahwa keselamatan warga adalah forum tertinggi, begitu juga dengan Presiden Jokowi. “Dengan diajaknya PAN menegaskan kultur politik kita, politik gotong royong, bukan semata-semata sekadar dimaknai koalisi dalam government (pemerintah) atau parlemen, dimaknai sebagai suatu semangat dan spirit gotong royong dalam situasi pandemi,” kata Masinton dalam diskusi daring Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Membaca Arah Koalisi Pemerintah”, Sabtu (28/8/2021).

Sehingga, ketika PAN diajak masuk diharapkan bisa menjadi energi positif dalam membangun semangat kultur politik gotong royong tadi, yang selama ini menjadi tardisi khas di Indonesia. Terutama ketika pemilu, bisa dilihat bagaimana dinamika politik Pemilu 2019 lalu. “Meskipun Partai Gerindra dan PAN tidak mendukung dalam koalisi pilpres saat itu. Kita membangun keadaban politik, tradisi politik dan kultur politik, dengan budaya gotong royong tadi,” ujarnya.

Soal PAN mendapatkan apa, kata Masinton, itu akan dibahas langsung antara Presiden dengan PAN. Yang jelas, dia melihat adanya kemungkinan Jokowi akan melakukan konsolidasi dengan parpol di luar pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya dalam rangka menghimpun seluruh energi bangsa dalam mengatasi dan menanggulangi persoalan pandemi yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir.

“Sehingga bangsa ini siap menghadapi situasi krisis baik itu dalam aspek kesehatan dan ekses pandemi ini adalah persoalan ekonomi. Kebersamaan dan kesepahaman bersama ini penting sehingga frekuensi seluruh elemen bangsa ini sama dalam menghadapi pandemi,” terang anggota Komisi XI DPR ini.

Terkait adanya pendapat apakah pertemuan tersebut merupakan konsolidasi politik yang diarahkan agenda politik kekuasaan semata, menurut dia, yang dilakukan pemerintah jauh di atas persoalan agenda-agenda politik tersebut. Begitu juga dengan kecurigaan adanya dorongan masa jabatan presiden 3 periode.

“Adapun persoalan ada yang curiga ini didorong 3 periode dalam hal ini, tentu kalau arahan-arahan dari pimpinan partai terutama PDIP itu jelas, bahwa kita tidak mungkin merubah satu konsensus demokrasi yang dituangkan dalam UUD kita yaitu 2 periode. Menurut saya yang dilakukan Bapak Presiden harus dibarengi konsolidasi dengan elemen-elemen masyarakat lainnya,” tandasnya.