Bikameral Belum Maksimal, Mahyudin Sebut DPD hanya Etalase Politik
Jum'at, 27 Agustus 2021 - 04:06 WIB
loading...
A
A
A
Namun, masih menurut Mahyudin, faktanya, praktik bikameral di Indonesia masih sangat lemah untuk memenuhi hasrat demokrasi.
“Sayang lembaga negara yang bagus, diisi orang-orang yang cerdas, tapi lembaga ini tidak diberdayakan dalam rangka membangun Indonesia dalam masa depan yang lebih baik di masa mendatang,” imbuhnya. Baca juga: Wakil Ketua DPD RI Mahyudin: Sistem Bikameral Masih Jauh dari Harapan
Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro yang hadir dalam acara itu juga mengatakan, sistem bikameral di Indonesia mulanya bertujuan memperkuat kedudukan pemerintahan daerah dan/atau rakyat di daerah dalam proses legislasi di tingkat pusat. Sistem ini bertujuan melindungi daerah yang penduduknya sedikit dari dominasi daerah yang berpenduduk banyak.
Masalahnya dalam praktik, terjadi semacam subordinasi yang dilakukan oleh DPR terhadap DPD, sehingga eksistensi dan kewenangan DPD yang diamanatkan oleh konstitusi seakan-akan tidak dianggap. Implikasi dari minimnya kewenangan DPD tersebut bukan hanya berpengaruh pada tumpulnya power anggota DPD, tapi juga terhadap institusi DPD itu sendiri.
"Betul apa yang dikatakan pak Mahyudin tadi, akhirnya DPD cuma jadi etalase politik bahwa seakan-akan kita sudah melaksanakan sistem bikameral yang punya mekanisme check and balances, padahal tidak,” papar Siti Zuhro.
“Sayang lembaga negara yang bagus, diisi orang-orang yang cerdas, tapi lembaga ini tidak diberdayakan dalam rangka membangun Indonesia dalam masa depan yang lebih baik di masa mendatang,” imbuhnya. Baca juga: Wakil Ketua DPD RI Mahyudin: Sistem Bikameral Masih Jauh dari Harapan
Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro yang hadir dalam acara itu juga mengatakan, sistem bikameral di Indonesia mulanya bertujuan memperkuat kedudukan pemerintahan daerah dan/atau rakyat di daerah dalam proses legislasi di tingkat pusat. Sistem ini bertujuan melindungi daerah yang penduduknya sedikit dari dominasi daerah yang berpenduduk banyak.
Masalahnya dalam praktik, terjadi semacam subordinasi yang dilakukan oleh DPR terhadap DPD, sehingga eksistensi dan kewenangan DPD yang diamanatkan oleh konstitusi seakan-akan tidak dianggap. Implikasi dari minimnya kewenangan DPD tersebut bukan hanya berpengaruh pada tumpulnya power anggota DPD, tapi juga terhadap institusi DPD itu sendiri.
"Betul apa yang dikatakan pak Mahyudin tadi, akhirnya DPD cuma jadi etalase politik bahwa seakan-akan kita sudah melaksanakan sistem bikameral yang punya mekanisme check and balances, padahal tidak,” papar Siti Zuhro.
(mhd)
Lihat Juga :
