LaNyalla Sebut Pentingnya RI Punya Road Map Ketahanan Ekonomi di Era Disrupsi

Selasa, 24 Agustus 2021 - 18:30 WIB
loading...
LaNyalla Sebut Pentingnya RI Punya Road Map Ketahanan Ekonomi di Era Disrupsi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki road map ketahanan ekonomi di era disrupsi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti , menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki road map ketahanan ekonomi. Menurutnya, road map dibutuhkan untuk menyambut era disrupsi yang menuntut banyak perubahan ke taraf yang lebih baru, salah satunya akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat menjadi keynote speaker dalam web seminar (Webinar) yang diselenggarakan Pimpinan Nasional Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Selasa (24/8/2021), dengan tema ‘Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia’.

“Pandemi Covid-19 memang membuat semua negara di dunia terdampak, bukan hanya di sektor Kesehatan, tetapi juga di sektor ketahanan Ekonomi. Semua negara melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian dan dunia usaha serta industri mereka tetap mampu bertahan,” kata LaNyalla. Baca juga: Ketua DPD RI Minta Kepala Daerah di Jatim Optimalkan Isolasi Terpusat

Pemerintah Indonesia disebut sudah melakukan beberapa upaya extra ordinary. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sebagai payung hukum untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19. “Payung hukum itu memberikan dukungan keuangan negara bagi penanganan pandemi tersebut, yang kemudian, pemerintah boleh menaikkan batas hutang pemerintah dan melakukan relokasi sekaligus refocusing anggaran,” ujarnya.

Payung hukum tersebut juga memberi amanat kepada Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk mengelola dana penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Pemerintah juga telah membuat sejumlah skema penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.“Yang pada akhirnya, kemarin kita lihat data dari Pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua mengalami peningkatan. Namun, harus diakui bahwa peningkatan itu lebih banyak ditopang oleh belanja konsumsi masyarakat, yang didukung government spending melalui berbagai skema bantuan sosial serta momentum Ramadan dan Idul Fitri serta Idul Adha,” tuturnya. Baca juga: Ketua DPD RI Minta Masyarakat Tak Takut Disuntik Vaksin

LaNyalla menilai, perlu penyelesaian dari sektor hulu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akibat pandemi. Sebab jika memilih menyelesaikan dari sektor hilir, maka sifatnya hanya jangka pendek saja. “Kita harus menyiapkan road map ketahanan ekonomi Indonesia untuk menyongsong era Disrupsi, yang akan mengubah pola hidup dan tatanan dunia global. Artinya pekerjaan kita juga menyangkut persoalan di sektor hulu, bukan saja di sektor hilir,” terang LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini merinci pekerjaan di sektor hulu yang dimaksud. Menurutnya, untuk langkah awal seluruh elemen bangsa harus bisa memahami bahwa tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan secara fundamental. “Dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagai bagian dari kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata baru dunia,” tegasnya.

LaNyalla mengingatkan, indikator ketahanan sektor perekonomian suatu negara harus dilihat dari sisi industri barang dan jasa. Salah satunya, indikator Purchasing Managers Index di sektor Manufaktur dan Industri Jasa lainnya. “Karena hal itu akan menunjukkan kepada kita, apakah mesin ekonomi di Indonesia berjalan. Sebab bila Industri dan Manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan. Kredit perbankan juga bergulir. Buruh tetap bekerja. Dan pasar tetap ada untuk menyerap barang,” jelas LaNyalla.

Menurutnya, tidak bisa apabila yang berjalan hanya industri farmasi dan digital saja dalam ketahanan sektor ekonomi negara untuk menghadapi pandemi. LaNyalla mengatakan, industri padat karya lainnya juga penting seperti sektor UMKM dan industri pariwisata yang melibatkan tenaga kerja informal.

“Sebab, bila yang terjadi sebaliknya, Manufaktur dan Industri berhenti. Otomatis buruh berhenti kerja. Pilihannya cuma dua: buruh dirumahkan atau di-PHK. Ini akan menimbulkan persoalan baru, yaitu permasalahan sosial. Sementara para korban PHK pilihannya juga terbatas. Merintis usaha skala mikro kecil, atau menjadi pekerja sektor informal dengan beralih pekerjaan, salah satunya menjadi pengemudi Ojek Online. Tapi celakanya, kedua pilihan tersebut juga terdampak pandemi,” sambung LaNyalla.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2039 seconds (11.210#12.26)