Wakil Ketua DPD RI Mahyudin: Sistem Bikameral Masih Jauh dari Harapan
Senin, 23 Agustus 2021 - 21:04 WIB
loading...
A
A
A
Senada dengan Tamsil, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Pangeran Syarif Abdurahman Bahasyim menjelaskan secara umum fungsi DPD RI tidak maksimal. Oleh karenanya, apa yang diharapkan oleh para tokoh pembentuk DPD RI belum dapat tercapai hingga saat ini.
"Kewenangan kita sampai saat ini belum sinkron dengan kedudukannya sebagai lembaga negara," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita mengatakan DPD RI harus belajar dari sejarah pembentukannya. Salah satunya, bahwa anggota DPD RI harus memiliki kekompakan dalam perjuangan amandemen.
Ginandjar Kartasasmita menambahkan kehadiran DPD RI ini adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem bikameral.
Selain itu, kehadiran DPD RI juga untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah, khususnya yang terpencil jauh dari hiruk pikuk kepentingan politik. "Kehadiran DPD RI untuk mengimbangi, karena Indonesia bukan hanya negara besar, tetapi negara yang memiliki keragaman budaya," jelasnya.
Ginandjar Kartasasmita juga menilai bahwa terjadi ketidakjelasan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia dinilai buram, karena masih anomali, kita menganut sistem presidensial tapi juga tidak murni, bukan juga sistem parlementer.
"Masih buram demokrasi kita. Kita presidensial bukan, parlementer juga bukan. Jadi ini demokrasi apa?," paparnya.
"Kewenangan kita sampai saat ini belum sinkron dengan kedudukannya sebagai lembaga negara," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita mengatakan DPD RI harus belajar dari sejarah pembentukannya. Salah satunya, bahwa anggota DPD RI harus memiliki kekompakan dalam perjuangan amandemen.
Ginandjar Kartasasmita menambahkan kehadiran DPD RI ini adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem bikameral.
Selain itu, kehadiran DPD RI juga untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah, khususnya yang terpencil jauh dari hiruk pikuk kepentingan politik. "Kehadiran DPD RI untuk mengimbangi, karena Indonesia bukan hanya negara besar, tetapi negara yang memiliki keragaman budaya," jelasnya.
Ginandjar Kartasasmita juga menilai bahwa terjadi ketidakjelasan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia dinilai buram, karena masih anomali, kita menganut sistem presidensial tapi juga tidak murni, bukan juga sistem parlementer.
"Masih buram demokrasi kita. Kita presidensial bukan, parlementer juga bukan. Jadi ini demokrasi apa?," paparnya.
(maf)
Lihat Juga :
