Negara Harus Hadir untuk Tingkatkan Literasi Sejarah
Sabtu, 21 Agustus 2021 - 13:47 WIB
loading...
A
A
A
Menjamurnya banyak komunitas sejarah di tahun tersebut lantaran pemerintah, melalui Direktorat Sejarah Kemendikbud membiayai kegiatan komunitas melalui program bantuan pemerintah. Setiap komunitas diberi sokongan dana dengan nominal yang berbeda-beda, berkisar antara Rp50 juta hingga Rp150 juta. Akan tetapi, komunitas-komunitas itu kini layu. Sebab, pemerintah memutuskan untuk menghapus Direktorat Sejarah pada Januari 2020. Maka, hilang pula program bantuan itu
Baca juga: Samaun Bakri, Utusan Bung Karno yang Gugur Saat Menjalankan Tugas Negara
Untuk meningkatkan kembali literasi sejarah tersebut, Asep menyarankan agar negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ia memberikan usulan untuk membuat UU Kesejarahan, UU Kemuseuman dan pembentuan Dewan Sejarah Nasional. Nantinya, ada sebuah buku pedoman sejarah yang memang dihasilkan dari diskusi dan pemikiran Dewan Sejarah itu.
"Biarkan mereka bekerja. Buku itu nanti harus dibaca oleh siapa pun. Gubernur, PNS, dan pihak lain sebagai acuan. Baik buruknya fakta, pahit manisnya kenyataan, harus tertuang di dalam buku itu. Supaya semuanya jelas dan kita semakin mencintai negara ini,” katanya.
Baca juga: Samaun Bakri, Utusan Bung Karno yang Gugur Saat Menjalankan Tugas Negara
Untuk meningkatkan kembali literasi sejarah tersebut, Asep menyarankan agar negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ia memberikan usulan untuk membuat UU Kesejarahan, UU Kemuseuman dan pembentuan Dewan Sejarah Nasional. Nantinya, ada sebuah buku pedoman sejarah yang memang dihasilkan dari diskusi dan pemikiran Dewan Sejarah itu.
"Biarkan mereka bekerja. Buku itu nanti harus dibaca oleh siapa pun. Gubernur, PNS, dan pihak lain sebagai acuan. Baik buruknya fakta, pahit manisnya kenyataan, harus tertuang di dalam buku itu. Supaya semuanya jelas dan kita semakin mencintai negara ini,” katanya.
(zik)
Lihat Juga :
