Puspolkam Indonesia Apresiasi Kinerja Polri, TNI, dan BIN Dalam Percepatan Vaksinasi COVID-19
loading...
Puspolkam Indonesia memberikan apresiasi kepada Polri, TNI, dan BIN yang melakukan kerja-kerja terukur, masif, dan sistematis dalam percepatan program vaksinasi COVID-19. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pusat Kajian Politik dan Keamanan Indonesia (Puspolkam Indonesia) mendukung kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) .
Secara khusus, apresiasi diberikan kepada Polri, TNI, dan BIN yang melakukan kerja-kerja terukur, masif, dan sistematis dalam percepatan program vaksinasi, distribusi bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak, serta pengamanan PPKM di seluruh wilayah.
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli menyampaikan Hari Kemerdekaan harus menjadi momen bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan komitmen bersama, tekad bersama, untuk bahu-membahu dengan pemerintah, bersatu, dan bergotongroyong melakukan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Sebagai pesan moral penting kepada Negara dalam momen HUT RI ini, kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang juga di dalamnya tidak terlepas dari percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, regional, dan lokal," ujar Firman dalam rilisnya, Kamis (19/8/2021).
Maka menjadi penting dan strategis bagaimana mencari titik temu terkait kebijakan PPKM yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Dari perspektif Puspolkam Indonesia, sikap dan kebijakan bersama untuk bersatu dan bergotong royong, untuk bisa melakukan kerja sama strategis dan teknis.
"Belajar dari kondisi pandemi, Indonesia harus membangun apa yang disebut dengan berdaulat di bidang farmasi dan obat-obatan. Keberdaulatan ini menjadi penting karena berkaitan dengan upaya membumikan agenda melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan umum," lanjut mantan Anggota DPR RI ini.
Dalam Webinar "Perpanjangan PPKM dan Kibaran Bendera (Merah) Putih" yang dilaksanakan oleh Puspolkam Indonesia pada Senin (16/8) lalu, hadir narasumber antara lain Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, Direktur Sosial Budaya (Dirsosbud) Baintelkam Polri Brigjen Pol Arif Rahman, Deputi VII bidang Komunikasi BIN Wawan Heri Purwanto, dan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM M Riza Damanik.
Dirsosbud Baintelkam Polri, Brigjen Pol Arif Rahman mengatakan Polri dan TNI berperan membantu pemerintah dalam akselerasi vaksinasi. Tidak bisa dipungkiri, kata dia, salah satu penyebab tingginya angka COVID-19 adalah karena vaksinasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terjadi akibat vaksin yang belum banyak tersedia.
Namun, lanjutnya, saat ini vaksin kita sudah cukup banyak didatangkan dari luar negeri. Sehingga kegiatan vaksinasi bisa dipercepat dengan mengikutsertakan semua elemen masyarakat.
“Selain membantu akselerasi vaksinasi, tentunya Polri, TNI, dan pemerintah daerah juga melakukan pengawasan dalam penerapan PPKM. Memang masih ada hal-hal yang dirasakan masyarakat mungkin tidak tepat. Sehingga masyarakat merasakan PPKM ini menjadi suatu hal yang menghambat segala aktivitas mayarakat,” terang Arif.
Secara khusus, apresiasi diberikan kepada Polri, TNI, dan BIN yang melakukan kerja-kerja terukur, masif, dan sistematis dalam percepatan program vaksinasi, distribusi bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak, serta pengamanan PPKM di seluruh wilayah.
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli menyampaikan Hari Kemerdekaan harus menjadi momen bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan komitmen bersama, tekad bersama, untuk bahu-membahu dengan pemerintah, bersatu, dan bergotongroyong melakukan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Sebagai pesan moral penting kepada Negara dalam momen HUT RI ini, kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang juga di dalamnya tidak terlepas dari percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, regional, dan lokal," ujar Firman dalam rilisnya, Kamis (19/8/2021).
Maka menjadi penting dan strategis bagaimana mencari titik temu terkait kebijakan PPKM yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Dari perspektif Puspolkam Indonesia, sikap dan kebijakan bersama untuk bersatu dan bergotong royong, untuk bisa melakukan kerja sama strategis dan teknis.
"Belajar dari kondisi pandemi, Indonesia harus membangun apa yang disebut dengan berdaulat di bidang farmasi dan obat-obatan. Keberdaulatan ini menjadi penting karena berkaitan dengan upaya membumikan agenda melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan umum," lanjut mantan Anggota DPR RI ini.
Dalam Webinar "Perpanjangan PPKM dan Kibaran Bendera (Merah) Putih" yang dilaksanakan oleh Puspolkam Indonesia pada Senin (16/8) lalu, hadir narasumber antara lain Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, Direktur Sosial Budaya (Dirsosbud) Baintelkam Polri Brigjen Pol Arif Rahman, Deputi VII bidang Komunikasi BIN Wawan Heri Purwanto, dan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM M Riza Damanik.
Dirsosbud Baintelkam Polri, Brigjen Pol Arif Rahman mengatakan Polri dan TNI berperan membantu pemerintah dalam akselerasi vaksinasi. Tidak bisa dipungkiri, kata dia, salah satu penyebab tingginya angka COVID-19 adalah karena vaksinasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terjadi akibat vaksin yang belum banyak tersedia.
Namun, lanjutnya, saat ini vaksin kita sudah cukup banyak didatangkan dari luar negeri. Sehingga kegiatan vaksinasi bisa dipercepat dengan mengikutsertakan semua elemen masyarakat.
“Selain membantu akselerasi vaksinasi, tentunya Polri, TNI, dan pemerintah daerah juga melakukan pengawasan dalam penerapan PPKM. Memang masih ada hal-hal yang dirasakan masyarakat mungkin tidak tepat. Sehingga masyarakat merasakan PPKM ini menjadi suatu hal yang menghambat segala aktivitas mayarakat,” terang Arif.
