Sejumlah Tantangan yang Dihadapi Indonesia Menyongsong Tahun 2045

JAKARTA - Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan menyongsong tahun 2045 yang merupakan 100 tahun Indonesia merdeka. Semangat persatuan dan kebersamaan merupakan modal Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Tantangan terbesar kita untuk menyongsong tahun 2045 , 100 tahun Indonesia merdeka, adalah melakukan transformasi dalam segala bidang," ujar Hendrawan Supratikno, Selasa (17/8/2021).

Tantangan di bidang ekonomi adalah transformasi struktural dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri. "Menjadi ekonomi mandiri yang memiliki ketahanan tinggi dalam bidang energi, pangan, kesehatan, dan finansial," kata Hendrawan.

Sedangkan tantangan di bidang sosial politik, bangsa ini punya modal sosial yang kuat, yaitu Pancasila. Pertanyaannya bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diejawantahkan dalam kehidupan nyata. "Bukan hanya semarak pada dataran retorika," tuturnya.



Dalam bidang pendidikan, Indonesia harus mampu melahirkan generasi yang kritis, melek teknologi, beretos kerja tinggi, dan memiliki jiwa kewirausahaan. "Masyarakat industri membutuhkan technopreneur yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi pada kekayaan alam dan budaya yang kita miliki," kata Hendrawan.

Ke depan, Indonesia diharapkan menjadi negara menengah ke atas. "Sudah mentas dari negara konsumen menjadi negara produsen. Ekonomi sudah digerakkan oleh kekuatan inovasi," ujar Hendrawan.



Sedangkan ulama yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan bahwa kesetaraan dalam ekonomi menjadi salah satu tantangan bangsa ke depan. Sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati dan dimiliki oleh segelintir orang.

"Maka tugas pemerintah untuk bagaimana membuat kebijakan yang bisa mengangkat bangsa Indonesia ini ekonominya maju," ujar Marsudi.

Tantangan berikutnya, kata dia, memastikan batas kecukupan atau kekayaan bagi setiap warga negara. "Ketika memutuskan kebijakan UMR juga harus benar-benar dihitung, sehingga memang cukup untuk hidup," ujarnya.

Kemudian, dia menilai pemerintah harus bisa mengatasi kemiskinan dan memastikan kepemilikan publik berjalan dengan baik. "Jangan sampai kalah kepemilikannya dengan individu-individu. Artinya ketika kebutuhannya untuk publik ya harus diutamakan," tuturnya.

Dirinya melihat, baru sekitar 3,6 persen rakyat Indonesia yang menjadi pengusaha. Untuk bisa menjadi negara maju, dia menilai jumlah warga Indonesia yang menjadi pengusaha harus bertambah. "Amerika 11 persen, Singapura 7 persen, Malaysia 6 persen, Indonesia 3,6 persen. Itu harus naik," imbuhnya.

Selain itu, dia melihat persatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia masih terkendali dengan baik. Menjaga persatuan dan kebersamaan jadi tugas seluruh rakyat. Adapun suara kritis selama masih terkontrol, menjadi vaksin agar bangsa ini kuat.