Ini Tantangan yang Dihadapi Pemda dalam Penanganan Covid-19
Selasa, 17 Agustus 2021 - 18:30 WIB
loading...
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan sejumlah tantangan dan masalah pemda dalam penanganan Covid-19. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mencatat sejumlah masalah terkait penanganan Covid-19 di daerah. Saklah satunya program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Vaksinasi memang sedang berjalan di daerah-daerah, tapi cangkupannya belum memuaskan. 52,6 juta telah divaksinasi dosis 1. 12 ,46 persen dosis 2. Perlu langkah-langkah staretegis,” jelas dia.
Di tengah upaya pemda dalam penanganan Covid-19, mereka dihadapkan dengan kenyataan adanya keterbatasan kapasitas. Keuangan, SDM, dan fasilitas kesehatan (faskes) adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh pemda. “Kenyataannya, Pemda memiliki keterbatasan kapasitas seperti keuangan, SDM, faskes,” jelas dia.
Dalam penanganan Covid-19, lanjut dia, pemerintah juga sudah mengeluarkan Perda, dengan regulasi pemerintah pusat sebagai acuan. Namun, hingga saat ini aturan tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.
“Penegakan hukum yang memang masih lemah. Hampir semua daerah sudah memiliki Perda atau Perbup. Namun persoalannya, penegakannya perlu kita oftimalkan lagi,” kata Akmal.
“Vaksinasi memang sedang berjalan di daerah-daerah, tapi cangkupannya belum memuaskan. 52,6 juta telah divaksinasi dosis 1. 12 ,46 persen dosis 2. Perlu langkah-langkah staretegis,” jelas dia.
Di tengah upaya pemda dalam penanganan Covid-19, mereka dihadapkan dengan kenyataan adanya keterbatasan kapasitas. Keuangan, SDM, dan fasilitas kesehatan (faskes) adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh pemda. “Kenyataannya, Pemda memiliki keterbatasan kapasitas seperti keuangan, SDM, faskes,” jelas dia.
Dalam penanganan Covid-19, lanjut dia, pemerintah juga sudah mengeluarkan Perda, dengan regulasi pemerintah pusat sebagai acuan. Namun, hingga saat ini aturan tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.
“Penegakan hukum yang memang masih lemah. Hampir semua daerah sudah memiliki Perda atau Perbup. Namun persoalannya, penegakannya perlu kita oftimalkan lagi,” kata Akmal.
Lihat Juga :
