Upacara HUT ke-76 RI di DPP PKS, Salim Segaf Al Jufri Singgung Krisis Keteladanan
loading...
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar upacara Peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Halaman Kantor DPP PKS, Jakarta. Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai inspektur upacaranya. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar upacara Peringatan HUT ke-76 RI di Halaman Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (17/8/2021). Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai inspektur upacaranya.
Acara itu diikuti semua jajaran pengurus pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting di Indonesia. Dalam acara itu, Salim Segaf memberikan amanat dan pesan tentang krisis keteladanan yang saat ini melanda Republik.
Salim mengatakan, wabah Covid-19 yang memasuki tahun kedua ini, membuat seolah-olah upaya kita dalam melunasi janji kemerdekaan itu menjadi semakin jauh dan berat. Sepertinya telah jauh berlari, namun nyatanya berjalan terengah-engah.
"Kita mengalami situasi penuh tekanan, yang membuat sebagian orang frustrasi dan pesimis. Tentu ini berbahaya apabila telah menjalar dan menjadi gejala kolektif sebagai sebuah bangsa," ujarnya.
Situasi yang seperti saat ini dinilai sejatinya atau mungkin jauh lebih buruk, telah dihadapi oleh para Pendiri Bangsa ini. Namun, para Pendiri Bangsa ini membuktikan bahwa dengan sikap kenegarawanan dan keteladanan, api perjuangan tetap menyala dan semakin berkobar-kobar walaupun dalam situasi yang paling buruk, gelap dan pesimis sekalipun.
"Sebagai sebuah bangsa, Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada suasana yang mengarah krisis keteladanan. Para pemimpin yang seharusnya bisa dijadikan teladan, justru malah sibuk mengurus diri dan kelompok, serta membuat berbagai tindakan kontroversial dan kontraproduktif. Tentu jika terus terjadi, kondisi ini sangat tidak kondusif untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia," katanya.
Mantan Menteri Sosial ini menilai Indonesia membutuhkan hadirnya sikap keberpihakan yang jelas kepada rakyat serta konsistensi kata dan perbuatan. Jangan cederai kepercayaan rakyat dengan berbagai aksi kontroversial dan kontraproduktif yang tidak mencerminkan sense of crisis.
"Di samping masalah inkonsistensi kebijakan, kita juga menyaksikan gejala diskriminasi hukum, perlakuan istimewa kepada para koruptor dengan memberikan keringanan hukuman, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya alam," tuturnya.
Kemudian, Salim mengingatkan jika bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Dia juga mengingatkan jangan sekali-kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan.
Acara itu diikuti semua jajaran pengurus pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting di Indonesia. Dalam acara itu, Salim Segaf memberikan amanat dan pesan tentang krisis keteladanan yang saat ini melanda Republik.
Salim mengatakan, wabah Covid-19 yang memasuki tahun kedua ini, membuat seolah-olah upaya kita dalam melunasi janji kemerdekaan itu menjadi semakin jauh dan berat. Sepertinya telah jauh berlari, namun nyatanya berjalan terengah-engah.
"Kita mengalami situasi penuh tekanan, yang membuat sebagian orang frustrasi dan pesimis. Tentu ini berbahaya apabila telah menjalar dan menjadi gejala kolektif sebagai sebuah bangsa," ujarnya.
Situasi yang seperti saat ini dinilai sejatinya atau mungkin jauh lebih buruk, telah dihadapi oleh para Pendiri Bangsa ini. Namun, para Pendiri Bangsa ini membuktikan bahwa dengan sikap kenegarawanan dan keteladanan, api perjuangan tetap menyala dan semakin berkobar-kobar walaupun dalam situasi yang paling buruk, gelap dan pesimis sekalipun.
"Sebagai sebuah bangsa, Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada suasana yang mengarah krisis keteladanan. Para pemimpin yang seharusnya bisa dijadikan teladan, justru malah sibuk mengurus diri dan kelompok, serta membuat berbagai tindakan kontroversial dan kontraproduktif. Tentu jika terus terjadi, kondisi ini sangat tidak kondusif untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia," katanya.
Mantan Menteri Sosial ini menilai Indonesia membutuhkan hadirnya sikap keberpihakan yang jelas kepada rakyat serta konsistensi kata dan perbuatan. Jangan cederai kepercayaan rakyat dengan berbagai aksi kontroversial dan kontraproduktif yang tidak mencerminkan sense of crisis.
"Di samping masalah inkonsistensi kebijakan, kita juga menyaksikan gejala diskriminasi hukum, perlakuan istimewa kepada para koruptor dengan memberikan keringanan hukuman, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya alam," tuturnya.
Kemudian, Salim mengingatkan jika bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Dia juga mengingatkan jangan sekali-kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan.
Lihat Juga :
