Spirit Peringatan HUT RI, Saatnya Bahu-membahu Atasi Pandemi
Senin, 16 Agustus 2021 - 14:06 WIB
loading...
A
A
A
Koordinasi yang tumpang tindih, pelaksanaan dan penegakan aturan yang tidak konsisten, menurut dia, membuat berbagai kebijakan tidak berjalan efektif. “Idealnya, penanganan pandemi Covid-19 dipimpin langsung oleh presiden, bukan oleh menteri,” tandasnya.
Transparasi Data
Salah satu problem yang dinilai ikut menghambat penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air adalah masalah data yang sering tidak transparan. Dengan membenahi data, ditambah kebijakan yang konsisten dari pemerintah, bangsa Indonesia diyakini bisa segera pulih dari dampak pandemi. Sejak pandemi melanda pada awal maret 2020, perbedaan data terutama pada jumlah orang yang terinfeksi virus maupun yang meninggal dunia kerap terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, data yang akurat sangat penting karena akan menentukan tepat atau tidaknya program dan kebijakan yang diambil pemerintah.
( Baca Juga: Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi Sebut Pandemi seperti Api dan Kawah Candradimuka)
Guru Besar Fakultas Ke dokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama termasuk yang mengeluhkan masalah data dalam penanganan pandemi ini. Dia mengatakan, secara umum data terkait Covid-19 selama ini tak sep nuhnya akurat. Amburadulnya data di Indonesia, bagi Tjandra, sangat menyulitkan para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan pandemi dan memprediksi apa yang terjadi di masa depan.
“Misalnya, tadinya disebut tidak ada varian Delta, lalu varian Delta ada, dan seterusnya,” ujarnya.
Namun, dia tetap menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk segera mengatasi pandemi dengan berbagai kebijakan yang diambil selama ini. Sejum lah jalan tangguh untuk me ng atasi wabah harus konsisten dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah memperkuat 3T yakni test (pengetesan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan).
Tjandra menggariskan, untuk 3T sudah sangat jelas adanya target yang harus dicapai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Misalnya untuk testing, kata dia, ada target 400.000 hingga 500.000 orang harus dites Covid-19 per hari dan minimal tracing bagi 15 orang per hari. Hanya Tjandra menilai, target testing dan tracing itu tak kunjung tercapai sampai saat ini. Padahal, kata dia, kalau ditanya apa yang harus dilakukan untuk keluar dari pandemi, Indonesia atau pemerintah, menurut Tjandra, tinggal menjalankan saja 3T secara konsisten, maksimal, dan berkesinambungan sesuai dengan target yang ditetapkan. Jalan lainnya adalah konsisten memberlakukan pembatasan sosial demi menghindari kerumunan dan mobilitas warga. Pembatasan sosial itu mulai dari pembatasan orang per orang, yakni setiap orang pakai masker, kemudian menerapkan protokol kesehatan hingga kebijakan PPKM.
(Baca Juga:Hari Kemerdekaan : Akhiri Darurat Pendidikan dengan Pembukaan Sekolah)
“Jadi ini harus dilakukan. Negara bisa memutuskan mana yang mau dipilih, mau PPKM atau apa, terserah, tapi negara juga harus bisa meyakinkan orang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” katanya.
Transparasi Data
Salah satu problem yang dinilai ikut menghambat penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air adalah masalah data yang sering tidak transparan. Dengan membenahi data, ditambah kebijakan yang konsisten dari pemerintah, bangsa Indonesia diyakini bisa segera pulih dari dampak pandemi. Sejak pandemi melanda pada awal maret 2020, perbedaan data terutama pada jumlah orang yang terinfeksi virus maupun yang meninggal dunia kerap terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, data yang akurat sangat penting karena akan menentukan tepat atau tidaknya program dan kebijakan yang diambil pemerintah.
( Baca Juga: Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi Sebut Pandemi seperti Api dan Kawah Candradimuka)
Guru Besar Fakultas Ke dokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama termasuk yang mengeluhkan masalah data dalam penanganan pandemi ini. Dia mengatakan, secara umum data terkait Covid-19 selama ini tak sep nuhnya akurat. Amburadulnya data di Indonesia, bagi Tjandra, sangat menyulitkan para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan pandemi dan memprediksi apa yang terjadi di masa depan.
“Misalnya, tadinya disebut tidak ada varian Delta, lalu varian Delta ada, dan seterusnya,” ujarnya.
Namun, dia tetap menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk segera mengatasi pandemi dengan berbagai kebijakan yang diambil selama ini. Sejum lah jalan tangguh untuk me ng atasi wabah harus konsisten dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah memperkuat 3T yakni test (pengetesan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan).
Tjandra menggariskan, untuk 3T sudah sangat jelas adanya target yang harus dicapai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Misalnya untuk testing, kata dia, ada target 400.000 hingga 500.000 orang harus dites Covid-19 per hari dan minimal tracing bagi 15 orang per hari. Hanya Tjandra menilai, target testing dan tracing itu tak kunjung tercapai sampai saat ini. Padahal, kata dia, kalau ditanya apa yang harus dilakukan untuk keluar dari pandemi, Indonesia atau pemerintah, menurut Tjandra, tinggal menjalankan saja 3T secara konsisten, maksimal, dan berkesinambungan sesuai dengan target yang ditetapkan. Jalan lainnya adalah konsisten memberlakukan pembatasan sosial demi menghindari kerumunan dan mobilitas warga. Pembatasan sosial itu mulai dari pembatasan orang per orang, yakni setiap orang pakai masker, kemudian menerapkan protokol kesehatan hingga kebijakan PPKM.
(Baca Juga:Hari Kemerdekaan : Akhiri Darurat Pendidikan dengan Pembukaan Sekolah)
“Jadi ini harus dilakukan. Negara bisa memutuskan mana yang mau dipilih, mau PPKM atau apa, terserah, tapi negara juga harus bisa meyakinkan orang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” katanya.
Lihat Juga :
