Kepuasan terhadap Pemerintah Turun, Gerindra Sebut Dampak Pandemi COVID-19

JAKARTA - Survei Charta Politika yang dirilis pada Kamis (12/8/2021) kemarin mendapati bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan menjadi 62,4% dari survei sebelumnya pada Mei 2021 sebesar 65,3%.

Selain itu, mayoritas responden sebesar 53% menilai pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk, hanya 44% responden yang menilai pemberantasan korupsi saat ini sangat baik dan baik.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Habiburokhman berpandangan, pihaknya masih optimistis dengan angka kepuasan 62,4 % tersebut. Sebab, ketidakpuasan terhadap pemerintah ini merupakan fenomena dari dampak pandemi yang terjadi di seluruh negara di dunia.

Baca juga: Kepuasan terhadap Ekonomi dan Demokrasi Sama-Sama Buruk

"Ini fenomena dampak pandemi di hampir seluruh negara negara di dunia, kepuasan terhadap kinerja pemerintah menurun," kata Habib saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).

Secara logis, kata Habib, rakyat yang mengalami tekanan begitu besar tentu berharap pemerintah bisa sesegera mungkin mengatasi pandemi. Namun di sisi lain, tidak satu pun pemerintah di dunia saat ini yang punya pengalaman mengatasi pandemi.

Begitu juga soal pemberantasan korupsi, menurut Anggota Komisi III DPR ini, persepsi masyarakat juga terdampak pandemi. "Rakyat semakin sensitif terhadap persoalan yang dianggap sebagai ketidakadilan," kata Habib.

Baca juga: PKS Nilai Turunnya Persepsi Pemberantasan Korupsi Berdampak Buruk bagi Pemerintah

Oleh karena itu, Habib menambahkan, meskipun pemberantasan korupsi tidak sebaik sebelum pandemi, hal ini disebabkan banyaknya SDM pemberantas korupsi yang ikut terpapar Covid-19 dan mobilitas juga berkurang drastis. Pemberantasan korupsi masih berjalan sesuai koridornya.

"Tapi masih on the track, buktinya penangkapan dan penahanan terus berjalan," katanya.