21 Juta Data Ganda Ditidurkan, Mensos Risma Minta Pemda Usulkan 1 Juta Data Baru
loading...
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta kepada pemerintah daerah (pemda) mengusulkan kurang lebih 1 juta 440 ribu data baru. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta kepada pemerintah daerah (pemda) mengusulkan kurang lebih 1 juta 440 ribu data baru . Hal ini dilakukan setelah Mensos menidurkan sekitar 21 juta data ganda dan tidak padan dengan data kependudukan.
"Data ganda itu berarti ada nama, namun tidak ada di data kependudukan dan diputuskan ditidurkan pada April lalu. Lalu, kami menindaklanjuti dengan meminta pada Pemerintah daerah (Pemda) agar mengusulkan data-data baru kurang lebih 1 juta 440 ribu sekian jiwa,” ujar Risma seperti dikutip pada laman resmi Kemensos, Jumat (13/8/2021). Baca juga: Kemensos Jamin Warga Tak Punya NIK Tetap Disuntik Vaksin
Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan perbaikan data yang telah mengakibatkan kesalahan program dan menjadi temukan oleh pihak KPK, BPK, dan BPKP terkait keakuratan data.
“Di awal menjabat dan berangkat dari temuan dari KPK, BPK, dan BPKP tentang keakuratan data. Saya analisis apa yang salah dari data dan ternyata database kemiskinan bersumber dari banyak basis dan itu menjadi temuan dikarenakan banyaknya data ganda. Saya pun mencoba data ganda tadi diubah dengan basis data kependudukan,” jelasnya.
Usai digabung dengan basis data kependudukan, akhirnya diketahui terdapat banyak nama ganda.
"Dari 193 juta jiwa dan digabung ada angka 155 juta sekian jiwa meliputi nama, NIK dan alamat dan hasilnya ada kurang lebih 21 juta ganda dan tidak padan dengan data kependudukan," paparnya.
"Data ganda itu berarti ada nama, namun tidak ada di data kependudukan dan diputuskan ditidurkan pada April lalu. Lalu, kami menindaklanjuti dengan meminta pada Pemerintah daerah (Pemda) agar mengusulkan data-data baru kurang lebih 1 juta 440 ribu sekian jiwa,” ujar Risma seperti dikutip pada laman resmi Kemensos, Jumat (13/8/2021). Baca juga: Kemensos Jamin Warga Tak Punya NIK Tetap Disuntik Vaksin
Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan perbaikan data yang telah mengakibatkan kesalahan program dan menjadi temukan oleh pihak KPK, BPK, dan BPKP terkait keakuratan data.
“Di awal menjabat dan berangkat dari temuan dari KPK, BPK, dan BPKP tentang keakuratan data. Saya analisis apa yang salah dari data dan ternyata database kemiskinan bersumber dari banyak basis dan itu menjadi temuan dikarenakan banyaknya data ganda. Saya pun mencoba data ganda tadi diubah dengan basis data kependudukan,” jelasnya.
Usai digabung dengan basis data kependudukan, akhirnya diketahui terdapat banyak nama ganda.
"Dari 193 juta jiwa dan digabung ada angka 155 juta sekian jiwa meliputi nama, NIK dan alamat dan hasilnya ada kurang lebih 21 juta ganda dan tidak padan dengan data kependudukan," paparnya.
(kri)
Lihat Juga :
