Soal 34 TKA China Masuk Indonesia, PPP Kritik Komunikasi Publik Imigrasi
Selasa, 10 Agustus 2021 - 11:28 WIB
loading...
Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani mengkritik jajaran keimigrasian yang tak mampu menjelaskan soal kabar kedatangan 34 TKA asal China ke Indonesia secara komprehensif. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP ), Arsul Sani mengkritik jajaran keimigrasian yang tak mampu menjelaskan soal kabar kedatangan 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia secara komprehensif. Menurutnya, hal ini yang membuat masyarakat selalu berprasangka buruk kepada pemerintah.
"Kritik saya kepada jajaran imigrasi dalam komunikasi publik itu sama sekali tidak komperhensif," ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/8/2021). Baca juga: TKA China Masuk Indonesia, Demokrat: Apa Pemerintah Tak Pernah Belajar dari Kegagalan?
Wakil Ketua MPR RI itu menilai seharusnya pihak imigrasi bisa menjelaskan status administrasi hingga pekerjaan dari 34 TKA tersebut. Dia menanggap bahwa pemerintah belum menjelaskan hal ini secara lengkap.
"Ya dibuka saja profil 34 (TKA) itu. Mereka ini siapa-siapa aja sih, bekerja dimana, sudah berapa lama statusnya itu apakah eksekutif perusahaan atau tenaga kerja biasa, yang mana? Itu harus jelas," jelasnya.
Arsul menilai bahwa persitiwa semacam ini bukan kali pertama terjadi yang menjadi sorotan masyarakat. Namun, ia memandang bahwa pemerintah masih tetap sama saja komunikasi kepada publik itu dinilai tidak baik.
"Kritik saya kepada jajaran imigrasi dalam komunikasi publik itu sama sekali tidak komperhensif," ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/8/2021). Baca juga: TKA China Masuk Indonesia, Demokrat: Apa Pemerintah Tak Pernah Belajar dari Kegagalan?
Wakil Ketua MPR RI itu menilai seharusnya pihak imigrasi bisa menjelaskan status administrasi hingga pekerjaan dari 34 TKA tersebut. Dia menanggap bahwa pemerintah belum menjelaskan hal ini secara lengkap.
"Ya dibuka saja profil 34 (TKA) itu. Mereka ini siapa-siapa aja sih, bekerja dimana, sudah berapa lama statusnya itu apakah eksekutif perusahaan atau tenaga kerja biasa, yang mana? Itu harus jelas," jelasnya.
Arsul menilai bahwa persitiwa semacam ini bukan kali pertama terjadi yang menjadi sorotan masyarakat. Namun, ia memandang bahwa pemerintah masih tetap sama saja komunikasi kepada publik itu dinilai tidak baik.
Lihat Juga :
