PPKM Level 4 Berakhir, DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Lakukan Pelonggaran
Senin, 09 Agustus 2021 - 09:04 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi berpandangan perlu pemetaan dan harus hati-hati dalam menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) suatu daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah akan berakhir pada hari ini, Senin (9/8/2021). Melihat perkembangannya, sejumlah daerah sudah menunjukkan penurunan kasus COVID-19 dan berbagai indikator lainnya, namun ada juga daerah yang justru meningkat.
Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi berpandangan bila kasus COVID-19 di daerah sudah melandai, pasien positif banyak yang sembuh, angka kematian menurun, BOR (bed occupancy rate) di rumah sakit (RS) sudah longgar dan vaksinasi sudah berjalan dengan prosentase tinggi, ada baiknya pemerintah melakukan pembukaan PPKM secara bertahap. Baca juga: Kemenkes: BOR Tempat Tidur di RS COVID-19 Nasional Sebesar 52%
"Bagi daerah yang kasusnya masih tinggi, PPKM atau pembatasan mobilitas masyarakat baiknya tetap diperpanjang dengan catatan harus ada perhatian lebih berupa jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak," ujar Nurhadi saat dihubungi, Senin (9/8/2021).
Karena, menurut Nurhadi, melihat data sepekan ini terlihat masih fluktuatif. Sehingga perlu pemetaan dan harus hati-hati dalam menurunkan level suatu daerah. Karennya, perlu kajian dan pertimbangan matang.
"Selain itu kasus kematian tampaknya menjadi PR berat pemerintah. Penurunan kasus lebih kepada penurunan testing, sehingga positivity rate-nya masih tinggi," terangnya.
Karena indikator di setiap daerah yang berbeda, lanjut Legislator Dapil Jawa Timur VI ini, ada yang kasusnya naik dan ada juga yang melandai. Bahkan di tingkat kecamatan dalam satu kabupaten/kota kasusnya bervariatif. Jadi penanganannya tidak mesti harus disamakan.
"Oleh karenanya, pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif," kata Nurhadi.
Adapun jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos), politikus Partai Nasdem ini menambahkan, jaring pengaman sosial bisa bersumber dari anggaran negara, daerah atau dari sumbangan masyarakat. Karena, akhir-akhir ini semua menyaksikan di media sosial (medsos) banyaknya masyarakat yang hatinya tersentuh dan ikut serta membantu masyarakat yang sedang kekurangan dan kesusahan. Baca juga: Peneliti Temukan Habbatussauda Bisa Digunakan Jadi Obat Covid-19
"Saya meyakini, dengan semangat gotong royong, saling percaya dan guyub rukun antar masyarakat, kita semua bisa segera melewati masa-masa yang memprihatinkan di masa pandemi ini," harapnya.
Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi berpandangan bila kasus COVID-19 di daerah sudah melandai, pasien positif banyak yang sembuh, angka kematian menurun, BOR (bed occupancy rate) di rumah sakit (RS) sudah longgar dan vaksinasi sudah berjalan dengan prosentase tinggi, ada baiknya pemerintah melakukan pembukaan PPKM secara bertahap. Baca juga: Kemenkes: BOR Tempat Tidur di RS COVID-19 Nasional Sebesar 52%
"Bagi daerah yang kasusnya masih tinggi, PPKM atau pembatasan mobilitas masyarakat baiknya tetap diperpanjang dengan catatan harus ada perhatian lebih berupa jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak," ujar Nurhadi saat dihubungi, Senin (9/8/2021).
Karena, menurut Nurhadi, melihat data sepekan ini terlihat masih fluktuatif. Sehingga perlu pemetaan dan harus hati-hati dalam menurunkan level suatu daerah. Karennya, perlu kajian dan pertimbangan matang.
"Selain itu kasus kematian tampaknya menjadi PR berat pemerintah. Penurunan kasus lebih kepada penurunan testing, sehingga positivity rate-nya masih tinggi," terangnya.
Karena indikator di setiap daerah yang berbeda, lanjut Legislator Dapil Jawa Timur VI ini, ada yang kasusnya naik dan ada juga yang melandai. Bahkan di tingkat kecamatan dalam satu kabupaten/kota kasusnya bervariatif. Jadi penanganannya tidak mesti harus disamakan.
"Oleh karenanya, pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif," kata Nurhadi.
Adapun jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos), politikus Partai Nasdem ini menambahkan, jaring pengaman sosial bisa bersumber dari anggaran negara, daerah atau dari sumbangan masyarakat. Karena, akhir-akhir ini semua menyaksikan di media sosial (medsos) banyaknya masyarakat yang hatinya tersentuh dan ikut serta membantu masyarakat yang sedang kekurangan dan kesusahan. Baca juga: Peneliti Temukan Habbatussauda Bisa Digunakan Jadi Obat Covid-19
"Saya meyakini, dengan semangat gotong royong, saling percaya dan guyub rukun antar masyarakat, kita semua bisa segera melewati masa-masa yang memprihatinkan di masa pandemi ini," harapnya.
(kri)
Lihat Juga :
