Di Webinar PDIP, OJK Dukung Proyek Infrastruktur Tak Boleh Berhenti Meski Pandemi
Jum'at, 06 Agustus 2021 - 17:59 WIB
loading...
Ketua Dewan OJK, Wimboh Santoso mengatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan agar proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur, khususnya yang dikerjakan oleh negara jangan sampai berhenti. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Wimboh Santoso mengatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan agar proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur , khususnya yang dikerjakan oleh negara jangan sampai berhenti. Sebab bila terjadi maka dampaknya akan multiplier dimana sektor keuangan juga akan terbebani.
Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa COVID-19' yang digelar DPP PDIP, Jumat (6/8/2021). Baca juga: Hasto: Pembangunan Infrastruktur Jadikan Posisi Geopolitik Indonesia Makin Strategis
Di acara itu, hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; Menteri PUPR Basuki Hadimuljono; Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono; Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar; Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.
Kata Wimboh, harus diakui bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat umum non pegawai negeri. Pedagang pakaian menjerit karena warga tak lagi berbelanja pakaian, katering juga terhenti, hotel tak terisi, dan lain-lain. Dampaknya, perbankan juga terbebani karena pengusaha tak mampu membayar kreditnya.
Begitupun di sektor konstruksi. Jika para pengusaha melakukan pembangunan, namun kesulitan mencari pembeli. Banyak yang harus menghadapi potensi kredit macet. Oleh OJK, semua diajak bicara agar restrukturisasi bisa dilakukan.
"Nasabah-nasabah yang tidak bisa mengangsur karena pandemi tidak dikategorikan macet. Karena kalau macet, urusannya panjang. Berarti harus menunggu lama diratifikasi menjadi tidak macet, legalnya rumit. Sehingga kami tahan," kata Wimboh.
Untungnya, semakin waktu berjalan, pemerintah dan rakyat bisa terus berjuang dan situasi semakin membaik. Terlebih belakangan BPS sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Hal ini sejalan dengan indikator lain yang juga meningkat.
Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa COVID-19' yang digelar DPP PDIP, Jumat (6/8/2021). Baca juga: Hasto: Pembangunan Infrastruktur Jadikan Posisi Geopolitik Indonesia Makin Strategis
Di acara itu, hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; Menteri PUPR Basuki Hadimuljono; Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono; Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar; Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.
Kata Wimboh, harus diakui bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat umum non pegawai negeri. Pedagang pakaian menjerit karena warga tak lagi berbelanja pakaian, katering juga terhenti, hotel tak terisi, dan lain-lain. Dampaknya, perbankan juga terbebani karena pengusaha tak mampu membayar kreditnya.
Begitupun di sektor konstruksi. Jika para pengusaha melakukan pembangunan, namun kesulitan mencari pembeli. Banyak yang harus menghadapi potensi kredit macet. Oleh OJK, semua diajak bicara agar restrukturisasi bisa dilakukan.
"Nasabah-nasabah yang tidak bisa mengangsur karena pandemi tidak dikategorikan macet. Karena kalau macet, urusannya panjang. Berarti harus menunggu lama diratifikasi menjadi tidak macet, legalnya rumit. Sehingga kami tahan," kata Wimboh.
Untungnya, semakin waktu berjalan, pemerintah dan rakyat bisa terus berjuang dan situasi semakin membaik. Terlebih belakangan BPS sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Hal ini sejalan dengan indikator lain yang juga meningkat.
Lihat Juga :
