Di Webinar PDIP, OJK Dukung Proyek Infrastruktur Tak Boleh Berhenti Meski Pandemi

Jum'at, 06 Agustus 2021 - 17:59 WIB
loading...
Di Webinar PDIP, OJK...
Ketua Dewan OJK, Wimboh Santoso mengatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan agar proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur, khususnya yang dikerjakan oleh negara jangan sampai berhenti. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Wimboh Santoso mengatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan agar proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur , khususnya yang dikerjakan oleh negara jangan sampai berhenti. Sebab bila terjadi maka dampaknya akan multiplier dimana sektor keuangan juga akan terbebani.

Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa COVID-19' yang digelar DPP PDIP, Jumat (6/8/2021). Baca juga: Hasto: Pembangunan Infrastruktur Jadikan Posisi Geopolitik Indonesia Makin Strategis

Di acara itu, hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; Menteri PUPR Basuki Hadimuljono; Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono; Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar; Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.

Kata Wimboh, harus diakui bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat umum non pegawai negeri. Pedagang pakaian menjerit karena warga tak lagi berbelanja pakaian, katering juga terhenti, hotel tak terisi, dan lain-lain. Dampaknya, perbankan juga terbebani karena pengusaha tak mampu membayar kreditnya.

Begitupun di sektor konstruksi. Jika para pengusaha melakukan pembangunan, namun kesulitan mencari pembeli. Banyak yang harus menghadapi potensi kredit macet. Oleh OJK, semua diajak bicara agar restrukturisasi bisa dilakukan.

"Nasabah-nasabah yang tidak bisa mengangsur karena pandemi tidak dikategorikan macet. Karena kalau macet, urusannya panjang. Berarti harus menunggu lama diratifikasi menjadi tidak macet, legalnya rumit. Sehingga kami tahan," kata Wimboh.

Untungnya, semakin waktu berjalan, pemerintah dan rakyat bisa terus berjuang dan situasi semakin membaik. Terlebih belakangan BPS sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Hal ini sejalan dengan indikator lain yang juga meningkat.

"Kegiatan dunia usaha semakin ekspansif dan juga kapasitas produksi ekonomi sudah tumbuh atau usaha sudah tumbuh. Manufacturing index angka-angka statistik sudah membaik, ini sudah hampir sama sebelum pandemi," urainya.

"Keyakinan konsumen sudah meningkat, indeks penjualan ritel sudah meningkat, inflasi sudah terkendali. Indikator di perbankan sama. Kredit mulai meningkat dan ada sektor konstruksi yang kalau kita lihat kenaikannya cukup fantastik," sambung Wimboh.

Saat ini, pihaknya mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pembangunan infrastruktur terus berjalan. Dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengatakan bahwa sektor konstruksi harus terus bergerak. Dalam konteks itu, OJK juga mendukung agar jasa konstruksi tidak berhenti.

Menurut Wimboh, jasa konstruksi selalu berkaitan dengan sektor lainnya. Misalnya, saat membangun rumah tentu sudah mempekerjakan banyak orang. Saat rumah itu dibeli, pasti penghuninya akan membeli furniture, barang elektronik, dan lainnya.

"Konstruksi ini sudah banyak investasi. Jadi kalau berhenti, ini bisa risk. Kami menaruh perhatian khusus dan memonitor bagaimana jangan sampai berhenti," kata Wimboh.

Dirut PT Jaya Konstruksi, Sutopo Kristanto mengatakan bahwa dari perspektif perusahaan konstruksi memang terjadi penurunan dari sisi market dan lainnya. Walau demikian, pihaknya bersyukur karena saat ini pihaknya terlibat dalam setidaknya 6 proyek pembangunan ruas jalan tol dengan nilai Rp4,8 triliun.

Pihaknya mendukung jika Pemerintah terus memastikan sektor konstruksi bertumbuh positif. Karena ini akan berkaitan langsung dengan produk domestik bruto (PDB). Dalam konteks itu, perlu menjaga iklim investasi sektor konstruksi yang kondusif lewat APBN, APBD, loan, dan lain-lain.

Selain itu, sektor konstruksi tetap membutuhkan dukungan program stimulus relaksasi, dan restrukturisasi. "Kami juga mendorong, bila dimungkinkan, prioritas vaksinasi tenaga kerja konstruksi dan dukungan layanan kesehatan," kata Sutopo.

Untuk pelaku industri sendiri, pihaknya merekomendasikan agar melaksanakan program prioritas dengan nilai keekonomian tinggi. Dan dilaksanakan lewat terobosan regulasi dan program, hingga meningkatkan kapasitas infrastruktur digital bersama dengan sektor yang lain.

"Dan kalau memungkinkan, pelaku industri memberikan dukungan terhadap program vaksinasi gotong royong sehingga tercapai herd immunity," paparnya.

Menurut Wadirut Bank Mandiri, Alexandra Askandar, semua pihak harus mendorong pembangunan infrastruktur. Karena nilai strategis sektor infrasfruktur jadi katalisator untuk sektor-sektor lainnya.

"Diharapkan pembangunan jalan tol buka peluang besar untuk sektor lainnya khususnya sektor pertanian dan industri," kata Alexandra.

Dia memberi contohi pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek menciptakan kawasan industri yang rentetannnya panjang. Tumbuh pembangunan property, listrik dan teknologi. Ini tumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut. Baca juga: Megawati Resmikan Sistem Peringatan Dini, Hasto: Kader PDIP Seluruh Indonesia Segera Dilatih

Lalu, dia menjelaskan terkait multiflier effect ternyata jasa konstruksi memiliki kedua setelah listrik dan gas. "Kami akan terus memberi dukungan untuk sektor infrastruktur khususnya bidang konstruksi," tambahnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jalur Medan-Berastagi...
Jalur Medan-Berastagi Tak Lagi Memadai
Din Syamsuddin Ungkap...
Din Syamsuddin Ungkap Bung Karno Tokoh Dikagumi Dunia Internasional
Harga Minyak Dunia Sudah...
Harga Minyak Dunia Sudah Turun, PDIP Minta Pemerintah Evaluasi Harga Pertamax
Beda dengan PKB, Golkar...
Beda dengan PKB, Golkar Pilih Hormati Sikap PDIP sebagai Partai Penyeimbang
PDIP Sebut Demonstrasi...
PDIP Sebut Demonstrasi Mahasiswa Alarm untuk Pemerintah
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Dikritik Akademisi: Melihat Dukungan Manajemen Jangan Sempit
Bank Bangkrut di Indonesia...
Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Lagi, Izin Dicabut OJK Akibat Penyehatan Modal Gagal
MSCI Tahan Status Emerging...
MSCI Tahan Status Emerging Market Indonesia, OJK Pastikan Reformasi Pasar Modal Jalan Terus
Indo Build Tech 2026,...
Indo Build Tech 2026, AMBPI Bawa Sejumlah Inovasi Baru
Rekomendasi
T1, Inikah Mobil Listrik...
T1, Inikah Mobil Listrik Pertama BAIC di Indonesia?
Israel Melarang Seruan...
Israel Melarang Seruan Azan di Masjid Ibrahimi Hebron, Sudah Hari Kelima
Bukan Utang, Purbaya...
Bukan Utang, Purbaya Tegaskan Pendanaan AIIB Rp303 Triliun Murni Investasi
Berita Terkini
Pengadilan Negeri Jakarta...
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Larang Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa terkait Ijazah Jokowi
Mensesneg Jelaskan Maksud...
Mensesneg Jelaskan Maksud Prabowo terkait 4 Kali Kalah Pemilu Tak Ganggu Pemegang Mandat
Salam Prabowo Disampaikan...
Salam Prabowo Disampaikan Jumhur, Raja Charles Beri Pujian untuk Indonesia
Prabowo Singgung Pihak...
Prabowo Singgung Pihak Bikin Gaduh usai Pemilu: Kapan Kita Mau Menuju Kesejahteraan untuk Rakyat?
Ajukan Kasasi, Kuasa...
Ajukan Kasasi, Kuasa Hukum Harap MA Vonis Bebas Kerry Anak Riza Chalid
Jokowi Pede PSI Masuk...
Jokowi Pede PSI Masuk Parlemen Senayan di Pemilu 2029
Infografis
10 Pesawat Tempur Paling...
10 Pesawat Tempur Paling Laku di Pasaran, Juaranya Tak Terduga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved