Distribusi Vaksin Timpang, Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Petakan Daerah Prioritas

Jum'at, 06 Agustus 2021 - 16:05 WIB
loading...
Distribusi Vaksin Timpang,...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mempercepat distribusi vaksin dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Proses vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali hingga kini masih menemui sejumlah kendala, salah satunya akibat distribusi vaksin timpang. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mempercepat distribusi dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin.

Menurut LaNyalla , pemetaan harus dilakukan jika pemerintah ingin menurunkan kasus penyebaran Covid-19 di luar Jawa dan Bali.

"Setelah Jawa dan Bali, lonjakan kasus Covid-19 mulai bergeser ke daerah. Artinya, pemerintah pun harus mengambil tindakan cepat. Salah satu cara paling tepat adalah memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan," terang LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Jumat (6/8/2021).

Tidak itu saja, Senator asal Jawa Timur ini juga meminta pemerintah memetakan prioritas kelompok yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin. "Pemerintah harus memiliki pertimbangan untuk kelompok prioritas. Misalnya dengan menimbang kerentanan dan aspek pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada daerah yang tak optimal mendapat jatah vaksin. Jika dijalankan, program vaksinasi akan menjadi tepat sasaran. Target menekan pandemi juga bisa tercapai," tuturnya optimistis.

Baca juga: Sudah Divaksinasi Masih Bisa Tularkan Covid-19, Begini Caranya!
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
GKSR Bakal Buka Komunikasi...
GKSR Bakal Buka Komunikasi ke Pimpinan DPR dan Pemerintah soal RUU Pemilu
Pemerintah Perlu Menetralisir...
Pemerintah Perlu Menetralisir Narasi Negatif di Media Sosial
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya
Harga Plastik Meroket...
Harga Plastik Meroket 100%, Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Industri
Rekomendasi
Audisi Miss Indonesia...
Audisi Miss Indonesia 2026 Yogyakarta Makin Ketat, Ini Kriteria yang Dicari Para Juri
Militerisasi Jepang...
Militerisasi Jepang dan Bahaya Radiasi Radio Aktif
Audisi Miss Indonesia...
Audisi Miss Indonesia 2026 Yogyakarta Disambut Antusias, Jakarta Jadi Kota Terakhir Seleksi
Berita Terkini
Walhi Minta Pembahasan...
Walhi Minta Pembahasan Revisi UU HAM Ditunda
WNI Dianiaya di Malaysia,...
WNI Dianiaya di Malaysia, Kemlu Sebut 4 Pelaku Sudah Diamankan
Prabowo Panggil Purbaya...
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini yang Dibahas
PBNU Gelar Munas dan...
PBNU Gelar Munas dan Konbes di Ploso Kediri pada 20-23 Juni 2026, Presiden Prabowo Diundang
PKB Jabar Fest, Gus...
PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin: Kita Tak Butuh Pemimpin Pencitraan
Denny JA Sebut Algoritma...
Denny JA Sebut Algoritma Lahirkan Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved