Moeldoko Tegaskan KSP Dukung Pemerintahan Transparan, Tidak Antikritik

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung open government melalui pengimplementasian berbagai program secara transparan dan terbuka, di antaranya program KSP Mendengar dan Reforma Agraria.

Komitmen terhadap Open Government ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak mulai dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Civil Society Organization (CSO) yang diwakili oleh INFID sebagai bagian dari steering committee Open Government Indonesia (OGI) pada Selasa 3 Agustus 2021.

“Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi kita terkait open government,” kata Moeldoko dikutip dari keterangan tertulis KSP, Kamis (5/8/2021).



Moeldoko menambahkan bahwa komitmen untuk memastikan terwujudnya ko-kreasi pemerintah dan masyarakat sipil sudah terlaksana secara konkret. Ia mencontohkan program yang dijalankan oleh KSP bersama Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, TNI/ Polri dan KL terkait berkolaborasi dengan CSO untuk percepatan penyelesaian konflik agraria.

Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.

Penyelesaian konflik agraria ini memang menjadi salah satu fokus dari program Reforma Agraria yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden memang menghendaki bahwa dengan Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan yang ada dapat segera terselesaikan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat sipil.

“Selain itu, implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dimana KSP sebagai Tim nasional juga senantiasa melibatkan elemen masyarakat sipil baik dalam implementasi maupun monitoring dan evaluasi aksi stranas,” imbuhnya.

Moeldoko juga menambahkan bahwa program KSP Mendengar menjadi salah satu komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak anti-kritik. Program ini pun bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, buruh, pelaku usaha kecil, dan lain sebagainya.

“Salah satu persoalan penyelenggara negara adalah kuat tidaknya mereka untuk dikritik. Melalui KSP Mendengar kita buktikan bahwa kita tidak anti kritik,” kata Moeldoko.



Moeldoko juga menyampaikan bahwa perkembangan dan prestasi Indonesia dalam mewujudkan Open Government ini perlu untuk ditunjukkan ke dunia.

Ia pun berharap agar program-program baik yang telah dijalankan bisa menjadi model bagi Kementerian dan Lembaga lainnya dalam mewujudkan transparansi dan pendekatan yang lebih humanis ke masyarakat.

Sebagai informasi, indonesia merupakan salah satu negara penggagas Open Government Partnership (OGP) bersama Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, Afrika Selatan dan Filipina di tahun 2011.

OGP sendiri adalah suatu inisiatif kemitraan global yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan bertanggung jawab.

OGP merencanakan untuk mengadakan Global Summit pada bulan Desember di Seoul, Korea Selatan. Indonesia pun diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi dunia sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan yang transparan dan terbuka.

“Keterbukaan sebagai salah satu legacy terkuat dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Ini dapat dibuktikan dengan kebijakan seperti one map, one data policy, bansos, legalisasi tanah dst,” kata Yanuar Nugroho selaku OGP Envoy untuk Indonesia.

Ia juga menyampaikan bahwa tingkat transparansi dan keterbukaan pemerintah Indonesia yang baik juga terlihat dari program vaksinasi nasional.

“Kita memiliki leverage yang kuat dalam hal vaksinasi dan ini membuktikan bahwa kita adalah salah satu negara yg terbuka dan transparan dalam respon pandemi Covid-19,” imbuhnya.