Moeldoko Tegaskan KSP Dukung Pemerintahan Transparan, Tidak Antikritik
Kamis, 05 Agustus 2021 - 04:06 WIB
loading...
Moeldoko menegaskan KSP tidak antikritik. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung open government melalui pengimplementasian berbagai program secara transparan dan terbuka, di antaranya program KSP Mendengar dan Reforma Agraria.
Komitmen terhadap Open Government ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak mulai dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Civil Society Organization (CSO) yang diwakili oleh INFID sebagai bagian dari steering committee Open Government Indonesia (OGI) pada Selasa 3 Agustus 2021.
“Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi kita terkait open government,” kata Moeldoko dikutip dari keterangan tertulis KSP, Kamis (5/8/2021).
Baca juga: Baliho Puan Maharani Bertebaran di Tengah Pandemi, Politikus PDIP Sebut Ekspresi Kader
Moeldoko menambahkan bahwa komitmen untuk memastikan terwujudnya ko-kreasi pemerintah dan masyarakat sipil sudah terlaksana secara konkret. Ia mencontohkan program yang dijalankan oleh KSP bersama Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, TNI/ Polri dan KL terkait berkolaborasi dengan CSO untuk percepatan penyelesaian konflik agraria.
Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.
Penyelesaian konflik agraria ini memang menjadi salah satu fokus dari program Reforma Agraria yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden memang menghendaki bahwa dengan Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan yang ada dapat segera terselesaikan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat sipil.
Komitmen terhadap Open Government ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak mulai dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Civil Society Organization (CSO) yang diwakili oleh INFID sebagai bagian dari steering committee Open Government Indonesia (OGI) pada Selasa 3 Agustus 2021.
“Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi kita terkait open government,” kata Moeldoko dikutip dari keterangan tertulis KSP, Kamis (5/8/2021).
Baca juga: Baliho Puan Maharani Bertebaran di Tengah Pandemi, Politikus PDIP Sebut Ekspresi Kader
Moeldoko menambahkan bahwa komitmen untuk memastikan terwujudnya ko-kreasi pemerintah dan masyarakat sipil sudah terlaksana secara konkret. Ia mencontohkan program yang dijalankan oleh KSP bersama Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, TNI/ Polri dan KL terkait berkolaborasi dengan CSO untuk percepatan penyelesaian konflik agraria.
Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.
Penyelesaian konflik agraria ini memang menjadi salah satu fokus dari program Reforma Agraria yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden memang menghendaki bahwa dengan Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan yang ada dapat segera terselesaikan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat sipil.
Lihat Juga :
