Sejumlah Daerah Kehabisan Vaksin, DPR Soroti Kecepatan Lobi Pemerintah

Kamis, 05 Agustus 2021 - 02:14 WIB
loading...
Sejumlah Daerah Kehabisan...
Politikus PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah menghitung ulang penerima vaksin yang sekarang diperluas. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sejumlah daerah mengeluh kehabisan stok vaksin Covid-19 . Kondisi ini berdampak pada terganggunya pencapaian target kekebalan komunal alias herd immunity. Kecepatan lobi pemerintah di tingkat internasional pun disorot.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah harus bisa memastikan agar stok vaksin dalam negeri aman. Menurutnya, ketersediaan vaksin di dalam negeri bergantung pada kecepatan lobi pemerintah karena sepenuhnya masih bergantung pada impor.

"Pemerintah harus bisa memastikan agar stok vaksin dalam negeri aman. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan DI Yogyakarta menyampaikan kekurangan vaksin," ujar Netty saat dihubungi MNC, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: 21 Juta Lebih Penduduk Indonesia Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin pemerintah menghitung ulang target penerima vaksin yang sekarang diperluas sampai ke kelompok anak usia 12-17 tahun dan ibu hamil agar persediaan vaksin dapat memenuhi kebutuhan dan herd immunity.

"Sampai saat ini vaksin yang disuntikkan di dalam negeri sepenuhnya masih bergantung pada impor. Jadi mau tidak mau harus ada upaya lebih cepat dan taktis lagi dalam hal ‘lobi’ vaksin kepada para produsen maupun mitra kerja sama pemerintah," jelas Netty.

"Misalnya bagaimana kita memaksimalkan peran kita sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin impor. Pada sisi lainnya, kapasitas produksi vaksin dalam negeri untuk mengolah vaksin dalam bentuk bulk harus terus ditingkatkan karena hal ini juga sangat berperan dalam menjamin keamanan stok vaksin di tanah air," pungkas Netty.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
Seratus Tahun Sekali:...
Seratus Tahun Sekali: Krisis Chip Memory Bikin MacBook hingga iPad Naik Harga, iPhone Berikutnya?
Stafsus Menag Bertemu...
Stafsus Menag Bertemu Pengurus Rumah Doa Methodis Injili Jemaat Filadelfia Bandung
MSIN Putuskan Tak Bagi...
MSIN Putuskan Tak Bagi Dividen, Fokus Perkuat Platform Digital
Berita Terkini
Pengadilan Negeri Jakarta...
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Larang Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa terkait Ijazah Jokowi
Mensesneg Jelaskan Maksud...
Mensesneg Jelaskan Maksud Prabowo terkait 4 Kali Kalah Pemilu Tak Ganggu Pemegang Mandat
Salam Prabowo Disampaikan...
Salam Prabowo Disampaikan Jumhur, Raja Charles Beri Pujian untuk Indonesia
Prabowo Singgung Pihak...
Prabowo Singgung Pihak Bikin Gaduh usai Pemilu: Kapan Kita Mau Menuju Kesejahteraan untuk Rakyat?
Ajukan Kasasi, Kuasa...
Ajukan Kasasi, Kuasa Hukum Harap MA Vonis Bebas Kerry Anak Riza Chalid
Jokowi Pede PSI Masuk...
Jokowi Pede PSI Masuk Parlemen Senayan di Pemilu 2029
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved