Sejumlah Daerah Kehabisan Vaksin, DPR Soroti Kecepatan Lobi Pemerintah

Kamis, 05 Agustus 2021 - 02:14 WIB
loading...
Sejumlah Daerah Kehabisan...
Politikus PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah menghitung ulang penerima vaksin yang sekarang diperluas. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sejumlah daerah mengeluh kehabisan stok vaksin Covid-19 . Kondisi ini berdampak pada terganggunya pencapaian target kekebalan komunal alias herd immunity. Kecepatan lobi pemerintah di tingkat internasional pun disorot.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah harus bisa memastikan agar stok vaksin dalam negeri aman. Menurutnya, ketersediaan vaksin di dalam negeri bergantung pada kecepatan lobi pemerintah karena sepenuhnya masih bergantung pada impor.

"Pemerintah harus bisa memastikan agar stok vaksin dalam negeri aman. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan DI Yogyakarta menyampaikan kekurangan vaksin," ujar Netty saat dihubungi MNC, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: 21 Juta Lebih Penduduk Indonesia Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin pemerintah menghitung ulang target penerima vaksin yang sekarang diperluas sampai ke kelompok anak usia 12-17 tahun dan ibu hamil agar persediaan vaksin dapat memenuhi kebutuhan dan herd immunity.

"Sampai saat ini vaksin yang disuntikkan di dalam negeri sepenuhnya masih bergantung pada impor. Jadi mau tidak mau harus ada upaya lebih cepat dan taktis lagi dalam hal ‘lobi’ vaksin kepada para produsen maupun mitra kerja sama pemerintah," jelas Netty.

"Misalnya bagaimana kita memaksimalkan peran kita sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin impor. Pada sisi lainnya, kapasitas produksi vaksin dalam negeri untuk mengolah vaksin dalam bentuk bulk harus terus ditingkatkan karena hal ini juga sangat berperan dalam menjamin keamanan stok vaksin di tanah air," pungkas Netty.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
HCML Gandeng PMI Gelar...
HCML Gandeng PMI Gelar Donor Darah, Tumbuhkan Kepedulian Sesama
Davina Karamoy Kembalikan...
Davina Karamoy Kembalikan Uang Saku dari Hanania Travel ke Penyidik
Film Tanah Runtuh Karya...
Film Tanah Runtuh Karya Denny Siregar Soroti Konflik Poso dan Ikatan Keluarga
Berita Terkini
Kronologi Penangkapan...
Kronologi Penangkapan Roy Suryo, Refly: Untung Masih Sempat Salat Subuh, tapi Belum Mandi
Ade Darmawan Tanggapi...
Ade Darmawan Tanggapi Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Memang Sudah Seharusnya
Protes Keras Penangkapan...
Protes Keras Penangkapan Roy Suryo-dr Tifa, Refly Harun: Keduanya Kooperatif Sejak Awal
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Refly Harun: Kami Berharap Penahanan Ini Ditangguhkan!
Babak Baru Ijazah Jokowi,...
Babak Baru Ijazah Jokowi, Kala Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap Polda Metro Jaya, Segera Disidang?
Kronologi Penangkapan...
Kronologi Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda Metro, Refly: Tidak Ada Tanda-tanda
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved