Sejumlah Daerah Kehabisan Vaksin, DPR Soroti Kecepatan Lobi Pemerintah

Kamis, 05 Agustus 2021 - 02:14 WIB
loading...
Sejumlah Daerah Kehabisan...
Politikus PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah menghitung ulang penerima vaksin yang sekarang diperluas. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sejumlah daerah mengeluh kehabisan stok vaksin Covid-19 . Kondisi ini berdampak pada terganggunya pencapaian target kekebalan komunal alias herd immunity. Kecepatan lobi pemerintah di tingkat internasional pun disorot.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah harus bisa memastikan agar stok vaksin dalam negeri aman. Menurutnya, ketersediaan vaksin di dalam negeri bergantung pada kecepatan lobi pemerintah karena sepenuhnya masih bergantung pada impor.

"Pemerintah harus bisa memastikan agar stok vaksin dalam negeri aman. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan DI Yogyakarta menyampaikan kekurangan vaksin," ujar Netty saat dihubungi MNC, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: 21 Juta Lebih Penduduk Indonesia Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin pemerintah menghitung ulang target penerima vaksin yang sekarang diperluas sampai ke kelompok anak usia 12-17 tahun dan ibu hamil agar persediaan vaksin dapat memenuhi kebutuhan dan herd immunity.

"Sampai saat ini vaksin yang disuntikkan di dalam negeri sepenuhnya masih bergantung pada impor. Jadi mau tidak mau harus ada upaya lebih cepat dan taktis lagi dalam hal ‘lobi’ vaksin kepada para produsen maupun mitra kerja sama pemerintah," jelas Netty.

"Misalnya bagaimana kita memaksimalkan peran kita sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin impor. Pada sisi lainnya, kapasitas produksi vaksin dalam negeri untuk mengolah vaksin dalam bentuk bulk harus terus ditingkatkan karena hal ini juga sangat berperan dalam menjamin keamanan stok vaksin di tanah air," pungkas Netty.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Nanik S Deyang Tidak...
Nanik S Deyang Tidak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di Komisi IX DPR
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Tepis Hoaks Menolak,...
Tepis Hoaks Menolak, DPR Kebut RUU Aset
HUKUM MATI! DPR RI Geram,...
HUKUM MATI! DPR RI Geram, Sebut Korupsi Eks Jampidsus Sangat Memalukan
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Rekomendasi
Kuasa Hukum Richard...
Kuasa Hukum Richard Lee Sebut Surat Kuasa Pelapor Cacat Hukum
Diterima di FMIPA ITB,...
Diterima di FMIPA ITB, Andromeda Diantar Keluarga Naik Bajaj dari Yogya untuk Kuliah di Bandung
60 Negara Kena Getok...
60 Negara Kena Getok Tarif Kerja Paksa AS 10-12,5%, Dedengkot BRICS Bakal Balik Melawan
Berita Terkini
Sangkal Ada Tren Kenaikan...
Sangkal Ada Tren Kenaikan Lepas Kewarganegaraan, Menkum: Yang Ingin Jadi Warga Negara Lebih Banyak
Mendagri Tito Tegaskan...
Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
Bila Mangkir Pemeriksaan,...
Bila Mangkir Pemeriksaan, Febrie Adriansyah Bisa Dijemput Paksa
Tegaskan Pelimpahan...
Tegaskan Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah dari Polri Sah, Jamwas Kejagung: Pernah Dilakukan di Perkara Asabri
Dilantik Jadi Jampidsus,...
Dilantik Jadi Jampidsus, Kuntadi Janji Tuntaskan Kasus Besar hingga Evaluasi Perkara
Harga Pangan Naik saat...
Harga Pangan Naik saat Sekolah Dimulai dan MBG Bergulir Lagi, Ekonom: Sinyal Positif bagi Ekonomi Rakyat
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved