Perlu Reorientasi Program untuk Percepatan Pencegahan Stunting di Tengah Pandemi
Selasa, 03 Agustus 2021 - 20:12 WIB
loading...
A
A
A
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pungkas Bahjuri Ali memaparkan bahwa pandemi juga menyebabkan dampak terhadap penanganan stunting. Antara lain terhambatnya pelayanan kesehatan karena penutupan posyandu sebagai fasilitas pemantauan stunting dan penurunan daya beli masyarakat. Ditambah lagi adanya pengalihan anggaran yang semula dialokasikan untuk program penurunan stunting kepada program penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat, kota/habupaten hingga tingkat desa.
Baca juga: Soroti Persoalan Stunting, Megawati: Ibunya Jangan Sibuk Nonton Sinetron
"Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena diprediksi akan terjadi perlambatan penurunan stunting selama masa pandemi," katanya.
Hasto mengakui, dari anggaran yang diusulkan BKKBN sebesar Rp1,1 triliun ternyata hanya disetujui sebesar sekitar Rp110 miliar oleh pemerintah. Hal ini karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Sementara untuk mengejar target prevalensi sebesar 14% pada tahun 2024, kita tinggal punya waktu 3 tahun. Karena keterbatasan ini, mau tidak mau kita harus melakukan reorientasi program. Contoh reorientasi program yang diusulan BKKBN antara lain konsep inkubasi dengan mempertahankan faktor spesifik. Misalnya dalam konseling pra nikah juga dilakukan pemeriksaan terhadap kadar Hb calon pengantin. Itu murah sekali dan bisa dikerjakan di Puskesmas dan Posyandu," katanya.
Namun catatan lain, pandemi ini juga telah mendorong adanya sejumlah penyesuaian intervensi pada bidang kesehatan. Contohnya penyelenggaraan posyandu keliling yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan peningkatan penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial.
Tantangan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting juga disampaikan oleh para pelaku intervensi di lapangan, baik dari kalangan akademisi dan praktisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun pengusaha. Beberapa contoh masalah utama yang ditemui di lapangan adalah kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program penurunan stunting, cakupan intervensi spesifik yang belum sesuai target, dan masih rendahnya asupan gizi balita.
Baca juga: Soroti Persoalan Stunting, Megawati: Ibunya Jangan Sibuk Nonton Sinetron
"Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena diprediksi akan terjadi perlambatan penurunan stunting selama masa pandemi," katanya.
Hasto mengakui, dari anggaran yang diusulkan BKKBN sebesar Rp1,1 triliun ternyata hanya disetujui sebesar sekitar Rp110 miliar oleh pemerintah. Hal ini karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Sementara untuk mengejar target prevalensi sebesar 14% pada tahun 2024, kita tinggal punya waktu 3 tahun. Karena keterbatasan ini, mau tidak mau kita harus melakukan reorientasi program. Contoh reorientasi program yang diusulan BKKBN antara lain konsep inkubasi dengan mempertahankan faktor spesifik. Misalnya dalam konseling pra nikah juga dilakukan pemeriksaan terhadap kadar Hb calon pengantin. Itu murah sekali dan bisa dikerjakan di Puskesmas dan Posyandu," katanya.
Namun catatan lain, pandemi ini juga telah mendorong adanya sejumlah penyesuaian intervensi pada bidang kesehatan. Contohnya penyelenggaraan posyandu keliling yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan peningkatan penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial.
Tantangan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting juga disampaikan oleh para pelaku intervensi di lapangan, baik dari kalangan akademisi dan praktisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun pengusaha. Beberapa contoh masalah utama yang ditemui di lapangan adalah kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program penurunan stunting, cakupan intervensi spesifik yang belum sesuai target, dan masih rendahnya asupan gizi balita.
Lihat Juga :
