Sindiran Menohok Legislator PKS Soal Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang

Selasa, 03 Agustus 2021 - 16:45 WIB
loading...
Sindiran Menohok Legislator...
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta.memberikan sindiran menohok terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pengecatan ulang terhadap Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2 tidak hanya mendapat kritikan, namun juga sindiran. Adapun sindiran menohok itu dari Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta.

"Mungkin itu maksudnya agar pesawat kepresidenan tampak lebih gagah, lebih baru dan bernuansa ke Indonesiaan yang kuat sehingga perlu dicat ulang dari warna biru ke merah putih," kata Sukamta, Selasa (3/8/2021). Baca juga: Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang, Ini Penjelasan Istana

Sukamta pun menilai bagus juga kalau dengan semangat baru, maka mobil baru kepresidenan yang dibeli 2020 kemudian ikut dicat warna merah putih. "Pasti akan lebih tampak gagah dan nasionalis, sehingga bisa menjadi hiburan tersendiri bagi rakyat yang sedang terkena pandemi. Lumayanlah, walaupun rakyat susah, kalau melihat pesawat dan mobil kepresidenan jadi ikut bangga," kata Anggota Komisi I DPR RI ini. Baca juga: Pemborosan, Biaya Pengecatan Pesawat Kepresidenan Diperkirakan Tembus Rp2,1 Miliar

Diketahui, pesawat kepresidenan telah dicat ulang dari sebelumnya putih biru kini menjadi merah putih. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pengecatan Pesawat BBJ 2 direncanakan sejak tahun 2019 karena bertepatan dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Tak hanya itu, Helikopter Super Puma yang sering digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diketahui dicat ulang menjadi warna merah dan putih.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Politeknik STIA LAN...
Politeknik STIA LAN Jakarta Gelar ICoGPASS, Konferensi Internasional untuk Entaskan Kemiskinan
Didanai Maroko, Nikah...
Didanai Maroko, Nikah Massal Digelar untuk 40 Warga Gaza Penyandang Disabilitas dan Cedera
Paula Verhoeven Dicecar...
Paula Verhoeven Dicecar 30 Pertanyaan soal Kasus Hanania Group, Ini Pengakuannya!
Berita Terkini
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
Kejagung Tetapkan Tersangka...
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi MBG, Berperan Atur Mitra dan Titik Dapur
Prabowo dan Jusuf Kalla...
Prabowo dan Jusuf Kalla Bahas Isu Global hingga Swasembada Energi
Infografis
6 Jenderal Bintang 4...
6 Jenderal Bintang 4 AS Ini Pernah Peringatkan Trump soal Risiko Perang Melawan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved