Target Masih Rendah, DPR Minta Pemerintah Akselerasi Vaksinasi ke Daerah
Senin, 02 Agustus 2021 - 12:03 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi menyoroti program vaksinasi masih jauh dari target nasional, yakni baru 9,57% berdasarkan data 29 Juli. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi menyoroti program vaksinasi Covid-19 yang masih jauh dari target nasional, yakni baru 9,57% berdasarkan data 29 Juli.
Baca juga: Varian Delta Plus Kebal Vaksin, Ahli Tegaskan Pakai Masker Harga Mati
Sementara, pemerintah menargetkan 208 juta penduduk atau 77% warga negara Indonesia yang harus divaksin. Sehingga, dibutuhkan 416 juta dosis vaksin untuk Indonesia.
Baca juga: Masuk Indonesia, Ini Perbedaan Mencolok Varian Delta Plus dengan yang Biasa
Menurut Intan, percepatan herd immunity atau kekebalan komunal dengan vaksinasi merupakan bagian dari 'game changer' (pengubah keadaan) dalam mengatasi pandemi. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dari mulai pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi dengan alokasi anggaran khusus yang lumayan besar di tahun 2021 sebesar Rp 58 triliun.
Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut? Satgas Sebut Tergantung Hasil Kajian Data
"Pemerintah harus serius menangani kendala di lapangan, dan juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin. Harus ada percepatan vaksinasi secara nasional," kata Intan dalam keterangannya, Senin (2/8/2021)
Legislator Dapil Bekasi-Depok ini mencontohkan di Jawa Barat misalnya, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tapi masih rendah pelaksanaan vaksinasinya, bahkan masih sangat jauh dari target sasaran vaksinasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 30 Juli, warga Jawa Barat yang sudah divaksin dua dosis hanya 7,39% atau 2.801.545 jiwa.
Demikian pula dengan Jawa Tengah yang masih 9,66% atau 2.773.988. Tak jauh berbeda, Jawa Timur juga masih 9,80% atau 3.119.838. Dan yang tertinggi masih DKI Jakarta yakni 32,02% atau sebanyak 2.688.266 orang.
"Sebelum distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, Vaksin dibawa dan disimpan di Bio Farma yang berlokasi di Bandung, sehingga tentunya akses distribusi ke wilayah di Jawa Barat relatif lebih mudah dijangkau dan dekat, tetapi faktanya target vaksinasi Jawa Barat masih sangat rendah dibawah 10%, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintahâ tegasnya.
Apalagi, kata Ketua Umum Perempuan PAN (PUAN) ini, sejumlah pemerintah daerah (pemda) akan menempatkan kebijakan wajib vaksin sebagai syarat untuk melakukan kegiatan di berbagai sektor, baik bagi pelaku usaha, pegawai, maupun pengunjung. Wajib vaksin juga akan diberlakukan sebagai syarat perjalanan transportasi darat jarak jauh, udara, dan laut, serta pelayanan administrasi publik.
"Artinya, pemerintah harus memperluas akses vaksin bagi masyarakat tanpa kerumunan" ujar Intan.
"Ini akan menjadi kendala untuk mobilitas orang terkait pekerjaan. Sementara mereka belum punya akses vaksin. Korelasi antara target vaksinasi itu masih sangat jauh, kendalanya bukan hanya ada beberapa masyarakat yang tidak percaya vaksin, tapi kendala lain juga pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi," ungkapnya.
Mengutip data Kemenkes pada 13 Juli terkait rencana pengadaan vaksin, Intan menguraikan, vaksin Sinovac hingga akhir tahun 2021 sebanyak 175.504.500. Namun dari jumlah itu, masih ada yang belum pasti diterima pemerintah RI (optional) sebesar 32.059.300. Kemudian, Pfizer 50 juta dengan pengadaan bertahap dari pertengahan tahun hingga akhir tahun 2021.
Lalu, sambung dia, vaksin Novavax 50.000.000, Covax kerja sama multilateral 108.000.000 (potensial delay) pada bulan Juli-Desember, yang artinya berpotensi tak masuk ke RI, AstraZeneca 20.000.000 untuk Juli-Desember 2021 dan statusnya juga sama, potensial delay dan berbagai jenis vaksin lainnya.
"Berdasarkan data tersebut, harus ada akselerasi vaksinasi program di tahun 2021," desaknya.
Intan menambahkan, belum lagi kini ada wacana dosis ketiga atau booster vaksin. Meski baru diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes), pemberian dosis ketiga ini berjalan lambat.
Selain itu, dia juga berharap progtam Vaksin Gotong Royong (VGR) dengan produk Sinopharm dan Cansino dapat membantu percepatan vaksinasi sehingga Permenkes dilakukan adendum PerMenkes Perubahan kedua no.10/2021 hanya menambah VGR sebanyak 20 juta dosis dan tidak masif terselenggara.
"Belum lagi ada wacana vaksin booster dan mix vaksin, serta mulai banyak masyarakat berpikir ingin dosis ketiga. Jangan sampai program vaksinasi menjadi tidak merata dari jumlah target penduduk yang harus di vaksinasi. Optimalisasi road map vaksinasi ini harus jelas," tandas Legislator PAN ini.
Baca juga: Varian Delta Plus Kebal Vaksin, Ahli Tegaskan Pakai Masker Harga Mati
Sementara, pemerintah menargetkan 208 juta penduduk atau 77% warga negara Indonesia yang harus divaksin. Sehingga, dibutuhkan 416 juta dosis vaksin untuk Indonesia.
Baca juga: Masuk Indonesia, Ini Perbedaan Mencolok Varian Delta Plus dengan yang Biasa
Menurut Intan, percepatan herd immunity atau kekebalan komunal dengan vaksinasi merupakan bagian dari 'game changer' (pengubah keadaan) dalam mengatasi pandemi. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dari mulai pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi dengan alokasi anggaran khusus yang lumayan besar di tahun 2021 sebesar Rp 58 triliun.
Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut? Satgas Sebut Tergantung Hasil Kajian Data
"Pemerintah harus serius menangani kendala di lapangan, dan juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin. Harus ada percepatan vaksinasi secara nasional," kata Intan dalam keterangannya, Senin (2/8/2021)
Legislator Dapil Bekasi-Depok ini mencontohkan di Jawa Barat misalnya, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tapi masih rendah pelaksanaan vaksinasinya, bahkan masih sangat jauh dari target sasaran vaksinasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 30 Juli, warga Jawa Barat yang sudah divaksin dua dosis hanya 7,39% atau 2.801.545 jiwa.
Demikian pula dengan Jawa Tengah yang masih 9,66% atau 2.773.988. Tak jauh berbeda, Jawa Timur juga masih 9,80% atau 3.119.838. Dan yang tertinggi masih DKI Jakarta yakni 32,02% atau sebanyak 2.688.266 orang.
"Sebelum distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, Vaksin dibawa dan disimpan di Bio Farma yang berlokasi di Bandung, sehingga tentunya akses distribusi ke wilayah di Jawa Barat relatif lebih mudah dijangkau dan dekat, tetapi faktanya target vaksinasi Jawa Barat masih sangat rendah dibawah 10%, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintahâ tegasnya.
Apalagi, kata Ketua Umum Perempuan PAN (PUAN) ini, sejumlah pemerintah daerah (pemda) akan menempatkan kebijakan wajib vaksin sebagai syarat untuk melakukan kegiatan di berbagai sektor, baik bagi pelaku usaha, pegawai, maupun pengunjung. Wajib vaksin juga akan diberlakukan sebagai syarat perjalanan transportasi darat jarak jauh, udara, dan laut, serta pelayanan administrasi publik.
"Artinya, pemerintah harus memperluas akses vaksin bagi masyarakat tanpa kerumunan" ujar Intan.
"Ini akan menjadi kendala untuk mobilitas orang terkait pekerjaan. Sementara mereka belum punya akses vaksin. Korelasi antara target vaksinasi itu masih sangat jauh, kendalanya bukan hanya ada beberapa masyarakat yang tidak percaya vaksin, tapi kendala lain juga pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi," ungkapnya.
Mengutip data Kemenkes pada 13 Juli terkait rencana pengadaan vaksin, Intan menguraikan, vaksin Sinovac hingga akhir tahun 2021 sebanyak 175.504.500. Namun dari jumlah itu, masih ada yang belum pasti diterima pemerintah RI (optional) sebesar 32.059.300. Kemudian, Pfizer 50 juta dengan pengadaan bertahap dari pertengahan tahun hingga akhir tahun 2021.
Lalu, sambung dia, vaksin Novavax 50.000.000, Covax kerja sama multilateral 108.000.000 (potensial delay) pada bulan Juli-Desember, yang artinya berpotensi tak masuk ke RI, AstraZeneca 20.000.000 untuk Juli-Desember 2021 dan statusnya juga sama, potensial delay dan berbagai jenis vaksin lainnya.
"Berdasarkan data tersebut, harus ada akselerasi vaksinasi program di tahun 2021," desaknya.
Intan menambahkan, belum lagi kini ada wacana dosis ketiga atau booster vaksin. Meski baru diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes), pemberian dosis ketiga ini berjalan lambat.
Selain itu, dia juga berharap progtam Vaksin Gotong Royong (VGR) dengan produk Sinopharm dan Cansino dapat membantu percepatan vaksinasi sehingga Permenkes dilakukan adendum PerMenkes Perubahan kedua no.10/2021 hanya menambah VGR sebanyak 20 juta dosis dan tidak masif terselenggara.
"Belum lagi ada wacana vaksin booster dan mix vaksin, serta mulai banyak masyarakat berpikir ingin dosis ketiga. Jangan sampai program vaksinasi menjadi tidak merata dari jumlah target penduduk yang harus di vaksinasi. Optimalisasi road map vaksinasi ini harus jelas," tandas Legislator PAN ini.
(maf)
Lihat Juga :
