Tekan Penularan Corona, Pemerintah Harus Urai Ruang Interaksi Masyarakat

Selasa, 21 April 2020 - 08:45 WIB
loading...
Tekan Penularan Corona,...
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris memaparkan beberapa hal yang menjadi alasan tersebut. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diprediksi akan diperpanjang. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda penurunan orang yang diduga terpapar atau positif COVID-19.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris memaparkan beberapa hal yang menjadi alasan tersebut. “Pemahaman atas masalah virus Corona juga belum merata di kalangan masyarakat. Faktor lain, yang juga perlu mendapat perhatian kenapa PSBB perlu diperpanjang karena dalam konteks global indikasi penurunan penularan COVID-19 juga belum terjadi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/04/2020).

Untuk diketahui, PSBB di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 10 April dan akan berakhir 24 April nanti. Fahira meminta adanya perhatian lebih terhadap ruang-ruang terjadinya interaksi warga. Selama PSBB ini masih banyak orang bepergian dan berkerumun, terutama di daerah pemukiman.

“Harus mendapat perhatian untuk dievaluasi, terutama di sektor transportasi umum yang jalurnya melintasi Jabodetabek, seperti KRL. Juga jika ada perusahaan (di luar sektor yang dikecualikan) masih mewajibkan pekerja masuk kantor,” terangnya.

Senator asal Jakarta itu mengatakan PSBB yang masih mengakomodasi pergerakan masyarakat itu akan berjalan baik apabila pemerintah pusat dan daerah saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Menurutnya, suara-suara dari pemda di Jabodetabek perlu didengar dan diakomodasi strateginya.

“Agar PSBB ini benar-benar mampu menurunkan angka penularan,” ucapnya.

Pemda se-Jabodetabek sebagai penanggung jawab dan pelaksana ingin PSBB ini berhasil memutus penularan virus Sars Cov-II , baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fahira menilai ruang interaksi yang mempertemukan banyak orang harus diurai.

“Daerah membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Jika persoalan ini tidak segera diurai, sebesar apapun energi yang dikeluarkan pemda selama PSBB dikhawatirkan tidak akan berdampak signifikan menurunkan angka penularan,” tandas Fahira.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sikapi Penyakit Super...
Sikapi Penyakit Super Flu di Indonesia, Menkes: Tak Mematikan seperti Covid-19
Tantangan Penyakit Menular...
Tantangan Penyakit Menular Kita
Eks Mensos Juliari Batubara...
Eks Mensos Juliari Batubara Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos Presiden 2020
Kasus APD Covid-19,...
Kasus APD Covid-19, KPK Ajukan Banding atas Vonis 3 Tahun Eks Pejabat Kemenkes
Covid-19 di Asia Naik,...
Covid-19 di Asia Naik, Mantan Komandan Satgas RS Wisma Atlet Imbau Masyarakat Waspada
Kasus Korupsi APD Covid-19,...
Kasus Korupsi APD Covid-19, Mantan Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Penjara
Zat Kimia Persisten...
Zat Kimia Persisten Ditemukan dalam 98,8% Darah Warga AS
Kepala WHO Peringatkan...
Kepala WHO Peringatkan Lebih Banyak Kasus Hantavirus akan Muncul
WHO: Wabah Hantavirus...
WHO: Wabah Hantavirus Bukan Awal Pandemi Covid-19 Berikutnya
Rekomendasi
Digitalisasi Perlinsos...
Digitalisasi Perlinsos Disambut Antusias di Surabaya, Komdigi Pastikan Warga Berhak Tak Terlewat Bantuan
Wamenkes Dante Ingatkan...
Wamenkes Dante Ingatkan Ancaman Aging Population, Lansia Indonesia Capai 12 Persen
Dunia Segara Akan Dengar...
Dunia Segara Akan Dengar Gema Kemenangan Iran
Berita Terkini
Kasus Sertifikasi K3,...
Kasus Sertifikasi K3, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pihak Kemnaker
Menhan Jepang Temui...
Menhan Jepang Temui Presiden Prabowo di Kertanegara, Penguatan Kerja Sama Pertahanan Dibahas
Kritik Menggema Jelang...
Kritik Menggema Jelang Muktamar, Warga NU Depok Soroti Tata Kelola PBNU
BPJS Kesehatan Pastikan...
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta Tanpa Diskriminasi
MBG Perlu Dilanjutkan...
MBG Perlu Dilanjutkan dengan Evaluasi, Perbaikan Tata Kelola, dan Efisiensi Anggaran
Demonstrasi Ketidakpastian...
Demonstrasi Ketidakpastian Hukum dalam Penanganan Perkara dr Tifa dan Roy Suryo pada Polemik Ijazah Joko Widodo
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved