Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Kamis, 29 Juli 2021 - 16:29 WIB
loading...
Ketua DPD RI Minta Pemerintah...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk menekan angka kematian pasien Covid-19 yang masih tinggi. Foto/Istimewa
A A A
MADIUN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk menekan angka kematian pasien Covid-19 yang masih tinggi. LaNyalla juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Menurut LaNyalla, masih tingginya jumlah kematian pasien Covid-19 harus menjadi perhatian serius. Apalagi, jumlahnya cenderung mengalami peningkatan selama pelaksanaan PPKM.

Sebelum PPKM Darurat diberlakukan, kasus kematian tertinggi sebesar 539 dalam sehari, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 1-4 dengan jumlah 1.487, untuk data hingga 25 Juli 2021.

LaNyalla pun menyoroti data kasus kematian pasien Covid pada Selasa (27/7/2021), yang menembus angka 2 ribu kematian dalam satu hari, walaupun di hari yang sama, kasus sembuh Corona di Indonesia mencetak rekor dunia dengan hampir 50 ribu kasus sembuh yaitu 47.128 orang.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Kasus Kematian Akibat Covid-19 di Makassar Melonjak

"Penambahan 2.069 kasus kematian akibat Corona dalam sehari pada 27 Juli, di saat perpanjangan PPKM level 1-4 masih dilakukan, merupakan angka yang fantastis. Untuk pertama kalinya kasus kematian Corona menembus angka 2 ribu dalam sehari, dan membuat Indonesia menempati peringkat pertama penyumbang kasus kematian Corona tertinggi di dunia," tutur LaNyalla, Kamis (29/7/2021).

Kementerian Kesehatan mengungkap lonjakan kasus kematian Covid-19 pada 27 Juli diakibatkan pelaporan data yang tertunda di beberapa kabupaten dan kota. Penundaan laporan itu dinilai membuat angka kematian Covid dalam sehari menjadi tinggi.

Baca juga: Turunkan Angka Penularan dan Kematian, Pemerintah Perkuat Testing dan Tracing

"Tapi, tetap saja itu menjadi fakta masih banyak kasus kematian akibat Covid di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata case fatality rate Corona di Indonesia masih sangat tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan," tegasnya.

Senator asal Jawa Timur ini pun meminta pemerintah daerah memperbaiki program-program penanganan Covid di wilayah masing-masing. Menurut LaNyalla, upaya penurunan kasus kematian Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Kepala daerah punya peranan penting untuk menjalankan program penanangan Corona sebaik-baiknya. Selain meningkatkan testing dan tracing, sosialisasi masif dan penerapan disiplin protokol kesehatan masyarakat harus dilakukan. Ingatkan warga, laporan kasus kematian Covid setiap harinya bukan hanya sekedar angka-angka saja," sebutnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai, pemerintah dan masyarakat harus lebih kompak dalam perjuangan melawan virus Corona, mengingat saat ini zona merah Covid di Indonesia justru semakin bertambah.

Berdasarkan laporan terbaru Satgas Covid-19, saat ini terdapat 195 zona merah yang menunjukkan 37,94% daerah di Indonesia masuk dalam berisiko tinggi.

Kemudian terdapat 277 atau sekitar 53,89% zona oranye atau risiko sedang di Indonesia per 25 Juli 2021. Lalu zona kuning dengan risiko rendah sebanyak 41 daerah atau 7,98%, dan zona hijau yang tidak ditemukan kasus hanya 1 daerah saja ata 0,19%.

"Apalagi saat ini varian baru virus Covid, yaitu 'Delta Plus’ (AY.1) yang masuk dalam kategori variant of concern (VoC) WHO sudah ditemukan di Indonesia. Pemerintah harus memberikan langkah-langkah antisipasi yang tepat agar varian baru ini tidak menimbulkan lonjakan kasus baru," imbau LaNyalla.

Data per 28 Juli 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 3.287.727 dengan tambahan sebanyak 47.79 dalam sehari. Sementara itu, tambahan kasus sembuh sebanyak 43.856 sehingga pasien sembuh Corona berjumlah 2.640.676 dan pasien Corona yang meninggal di RI sampai sekarang mencapai 88.659 orang, terdapat tambahan 1.824 kasus kematian dalam sehari.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sultan: Penghargaan...
Sultan: Penghargaan untuk Ibunda Bayu Satria Dorong Penguatan Gerakan Inklusi Nasional
Ketua DPD RI Usulkan...
Ketua DPD RI Usulkan 9 November sebagai Green Democracy Day
Gelar Fun Walk Green...
Gelar Fun Walk Green Democracy, Ketua DPD: Parlemen Akan Banyak Bersidang di Ruang Terbuka
Ketua DPD: 1 Tahun Pemerintahan...
Ketua DPD: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Tunjukkan Kepemimpinan Kuat dan Transformatif
Genap 21 Tahun, DPD...
Genap 21 Tahun, DPD RI Kantongi 75 Persen Kepercayaan Publik
Sultan Najamudin Tegaskan...
Sultan Najamudin Tegaskan Perjuangan Ekologis sebagai Martabat Bangsa
Ramai Sidak Dedi Mulyadi,...
Ramai Sidak Dedi Mulyadi, Ketua DPD RI Minta Pejabat Lebih Bijak
Ketua DPD RI Ajak Mentan...
Ketua DPD RI Ajak Mentan Amran Melihat Kondisi Daerah
Rekor! Pria Ini Terinfeksi...
Rekor! Pria Ini Terinfeksi Covid-19 selama 2 Tahun Nonstop
Rekomendasi
Jenderal Iran Peringatkan...
Jenderal Iran Peringatkan Pasukan Israel: Tinggalkan Lebanon atau Diusir Secara Memalukan!
Kuasa Hukum Roy Suryo...
Kuasa Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa Pertanyakan Penahanan: Razman Saja Tak Ditahan
Rosan Lapor Prabowo...
Rosan Lapor Prabowo soal Perampingan 258 BUMN, 300 Pelat Merah Lain Menyusul
Berita Terkini
Polisi Sebut Pelimpahan...
Polisi Sebut Pelimpahan Roy Suryo dan Tifa Sesuai Prosedur KUHAP
BPIP Umumkan 76 Calon...
BPIP Umumkan 76 Calon Paskibraka 2026 Tingkat Pusat, Ini Nama-namanya
Bonatua Kecewa PTUN...
Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court
Suap Rp61,7 Miliar ke...
Suap Rp61,7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai, Bos Blueray Cargo Dituntut 3 Tahun Penjara
Momen Pelimpahan Roy...
Momen Pelimpahan Roy Suryo ke Kejaksaan, Sempat Adu Mulut Tolak Pakai Baju Tahanan
5.000 Jembatan Gantung...
5.000 Jembatan Gantung Dibangun, Prabowo Ingin Percepat Konektivitas Pelosok
Infografis
Ketua Umum PP Muhammadiyah...
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta PPN 12% Dikaji Ulang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved