Sediakan Hotel Bintang 3 untuk Isoman Anggota, Formappi: DPR Minim Empati

Menurutnya, DPR adalah lembaga yang membuat undang-undang yang menjadi sumber semua aturan. DPR juga lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan termasuk mengawasi produk aturan yang dibuat kementerian. "DPR mestinya bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang menjadi rujukan munculnya aturan yang memberikan fasilitas khusus kepada mereka. Acuan DPR tentu saja adalah suara rakyat. Suara rakyat dan kebutuhan rakyat harus menjadi dasar bagi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu menguntungkan mereka," ujarnya.

Baca juga: Bantu Pasien Isoman, Crazy Rich Malang Siap Bangun RS untuk Covid-19

"Kalau DPR nurut saja karena menguntungkan mereka ya, maka DPR memang jelas tak peduli dan mau diistimewakan," kata Lucius.

Menurut Lucius, DPR hanya kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan mereka. Yang memprihatinkan, ketika anggaran untuk penanganan Covid-19 menyedot sedemikian banyak alokasi anggaran yang ada, DPR mestinya tak bisa menjadikan anggaran khusus penanganan Covid untuk mengistimewakan lembaganya sendiri.

Terlebih, dia menambahkan, dengan optimalisasi anggaran dari berbagai sumber untuk memulihkan situasi pandemi, maka kepedulian adalah hal utama. DPR semestinya menjadi yang terdepan menunjukkan kepedulian itu melalui sikap dan keputusan bijaksana dan tak melukai hati rakyat. DPR juga mestinya menghemat anggarannya yang tidak terpakai untuk kepentingan yang lebih besar.

"Maka mereka mestinya menyerahkan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai kebutuhan prioritas. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai pusat pelayanan isolasi yang bisa digunakan secara gratis. Kenapa DPR tak ikut saja mendukung fasilitas umum ini. Karena jika mereka membuka fasilitas sendiri, maka pelayanan nakes bisa saja terbagi. Mereka pasti mau diutamakan sedangkan rakyat biasa bisa ditelantarkan," katanya.