PPKM Diperpanjang, PKS Dorong Pemerintah Terapkan Digitalisasi

loading...
PPKM Diperpanjang, PKS Dorong Pemerintah Terapkan Digitalisasi
Penyekatan pada masa PPKM Darurat di Jakarta. Foto/Dok MPI
JAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan perpanjangan PPKM Level 3 dan 4 hingga 2 Agustus 2021. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong pemerintah menerapkan digitalisasi dalam Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lanjutan.

Terdapat beberapa perbedaan ketentuan pada PPKM level 3 dan 4 yang utamanya menyangkut persentase WFO/WFH, persentase jumlah penumpang kendaraan dan juga beberapa ketentuan lain terkait waktu operasional kegiatan sehari-hari masyarakat.

Khusus terkait PPKM Level 4 ini berlaku di sekitar 95 kabupaten atau kota yang menerapkan PPKM Level 4 di Jawa-Bali. Ditinjau dari segi ketentuan, terdapat sedikit perbedaan antara PPKM Level 4 ini dengan PPKM Darurat sebelumnya, di antaranya kegiatan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat dibuka dengan kapasitas maksimum 50 persen hingga pukul 15.00 waktu setempat.

Baca juga: Aturan Baru Bagi Calon Penumpang Pesawat Selama PPKM Darurat, Ini Detailnya



Untuk kegiatan lainnya seperti toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pangkas rambut, laundry dan lain-lain dapat buka seperti biasa hingga pukul 20.00 waktu setempat. Sedangkan warung makan sudah dapat menerima tamu untuk makan ditempat hingga pukul 20.00 waktu setempat, dengan maksimal tiga pengunjung dan setiap pengunjung dibatasi hanya selama 20 menit, sedangkan restoran tetap tidak boleh dine-in.

Semua kegiatan itu wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di sektor transportasi, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental hanya diperbolehkan mengangkut dengan kapasitas maksimum 50 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Punya IOMKI, Industri Tetap Bisa Beroperasi Saat PPKM Level 4

Untuk syarat perjalanan masih sama yaitu adanya surat keterangan telah vaksin minimal dosis pertama dan menggunakan antigen H-1 untuk moda mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan untuk pesawat terbang wajib PCR H-2.

Untuk di wilayah aglomerasi syarat di atas tidak diperlukan, tetapi masyarakat tetap perlu membuat STRP untuk perjalanan di wilayah aglomerasi, sedangkan bagi perjalanan dari luar wilayah aglomerasi sejak awal Juli sudah tidak lagi diperlukan membuat STRP. Oleh sebab itu, agar tetap dapat membatasi mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan luar kota, Fraksi PKS berpendapat perlu adanya pass digital yang memuat informasi asal dan tujuan orang yang melakukan perjalanan.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top