DPR Desak Pemerintah Persenjatai Para Nakes dengan Peralatan Mumpuni
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mendesak pemerintah untuk mempersenjatai para nakes dengan peralatan yang mumpuni. Foto/SINDOnews/Raka Dwi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mendesak pemerintah untuk mempersenjatai para tenaga kesehatan (nakes) dengan peralatan yang mumpuni. Karena nakes menjadi garda terdepan yang berjibaku dengan pasien positif COVID-19 .
Menurut Netty, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan terutama pada nakes.
"Kematian nakes yang hari ini menjadi garda terdepan itu juga harus jadi ukuran bahwa perlindungan garda terdepan ini harus kita persenjatai," ujar Netty dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk, PPKM End Game? secara daring, Sabtu (24/7/2021).
Persenjataan itu, kata Netty, antara lain dengan dipermudahnya para nakes mendapatkan obat-obatan dan juga ventilator. "Dngan obat-obatan, oksigen, kemudian juga ventilator dan sebagainya," katanya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus fokus terhadap intensif para nakes. Pencairan intensif ini menjadi faktor penting baik bagi nakes yang teregistrasi di pusat maupun di daerah.
"Kalau pusat mungkin Kemenkes tapi kalau daerah ya kita dorong lah Kemendagri dengan pimpinan daerah seperti itu," paparnya.
Menurut Netty, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan terutama pada nakes.
"Kematian nakes yang hari ini menjadi garda terdepan itu juga harus jadi ukuran bahwa perlindungan garda terdepan ini harus kita persenjatai," ujar Netty dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk, PPKM End Game? secara daring, Sabtu (24/7/2021).
Persenjataan itu, kata Netty, antara lain dengan dipermudahnya para nakes mendapatkan obat-obatan dan juga ventilator. "Dngan obat-obatan, oksigen, kemudian juga ventilator dan sebagainya," katanya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus fokus terhadap intensif para nakes. Pencairan intensif ini menjadi faktor penting baik bagi nakes yang teregistrasi di pusat maupun di daerah.
"Kalau pusat mungkin Kemenkes tapi kalau daerah ya kita dorong lah Kemendagri dengan pimpinan daerah seperti itu," paparnya.
(kri)
Lihat Juga :
