Kemendagri Minta Pemda Segera Salurkan Bansos Senilai Rp15,08 Triliun
Senin, 19 Juli 2021 - 19:40 WIB
loading...
Kemendagri meminta pemda segera menyalurkan bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan hari ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No.21/2021.
Dia mengatakan Inmendagri tersebut mengatur tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bansos atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. “Subtansi utama dalam inmen ini adalah agar pemda segera mencairkan anggaran bansosnya. Libatkan teman-teman yang ada di BPKP, yang ada di Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah untuk sama-sama bisa mereview. Bahkan pendekatan reviewnya adalah post audit,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (19/7/2021).
Dia mengatakan langkah-langkah percepatan penyaluran bansos dilakukan untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial selama pelaksanaan PPKM Darurat. Dia menyebut total anggaran bansos di pemda sebesar Rp15.08 triliun. Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Hidup Rakyat Harus Dijamin
“Untuk itu kami sangat berharap kepala daerah bapak ibu gubernur, bapak ibu bupati/wali kota sebagaimana tadi data bansos yang telah kami sampaikan ada dana bansos di 2021 alokasi anggarannya Rp15,08 triliun segera dicairkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan data per 15 Juli 2021 realisasi anggaran bansos pemda sebesar Rp4,39 triliun atau 29,13% dari total anggaran Rp15,08 triliun. Dimana untuk provinsi yang telah terealisasi sebesar Rp3,17 triliun atau 34,45% dari total anggaran Rp8,95 triliun. Sementara untuk kabupaten/kota sudah baru terealisasi Rp1,22 triliun atau 19,92% dari total anggaran Rp6,13 triliun.
Dia mengatakan Inmendagri tersebut mengatur tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bansos atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. “Subtansi utama dalam inmen ini adalah agar pemda segera mencairkan anggaran bansosnya. Libatkan teman-teman yang ada di BPKP, yang ada di Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah untuk sama-sama bisa mereview. Bahkan pendekatan reviewnya adalah post audit,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (19/7/2021).
Dia mengatakan langkah-langkah percepatan penyaluran bansos dilakukan untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial selama pelaksanaan PPKM Darurat. Dia menyebut total anggaran bansos di pemda sebesar Rp15.08 triliun. Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Hidup Rakyat Harus Dijamin
“Untuk itu kami sangat berharap kepala daerah bapak ibu gubernur, bapak ibu bupati/wali kota sebagaimana tadi data bansos yang telah kami sampaikan ada dana bansos di 2021 alokasi anggarannya Rp15,08 triliun segera dicairkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan data per 15 Juli 2021 realisasi anggaran bansos pemda sebesar Rp4,39 triliun atau 29,13% dari total anggaran Rp15,08 triliun. Dimana untuk provinsi yang telah terealisasi sebesar Rp3,17 triliun atau 34,45% dari total anggaran Rp8,95 triliun. Sementara untuk kabupaten/kota sudah baru terealisasi Rp1,22 triliun atau 19,92% dari total anggaran Rp6,13 triliun.
Lihat Juga :
