Pemerintah Didorong Bikin Jera Penimbun Tabung Oksigen

Senin, 19 Juli 2021 - 14:27 WIB
loading...
Pemerintah Didorong...
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, meminta pemerintah berani menindak tegas oknum-oknum tidak bertanggung-jawab yang menimbun tabung gas oksigen. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto meminta pemerintah berani menindak tegas oknum-oknum tidak bertanggung-jawab yang menimbun tabung gas oksigen. Sebab, penimbunan itu membuat distribusinya macet.

Baca juga: Atasi Krisis Tabung Oksigen, PMI Banyumas Gulirkan Program Peminjaman

"Pemerintah harus berani menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab yang menimbun tabung gas oksigen ini sehingga distribusinya macet. Oknum-oknum ini harus diberikan hukuman yang berat agar jera," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (19/7/2021).

Karena, kata dia, dampak perbuatan dari oknum-oknum yang menimbun tabung gas oksigen itu sangat fatal. "Terutama bagi pasien Covid-19. Mereka sungguh tidak berperikemanusiaan," kata Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Baca juga: Beromzet Rp300 Juta, Polisi Ringkus Penjual Tabung Oksigen di Mangga Dua

Sehingga, kabar mengenai pasokan gas oksigen untuk sektor kesehatan masih terhambat membuat geram Mulyanto. Sebab, menurut pihak produsen termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, kapasitas produksi gas oksigen dalam negeri masih memadai.

"Pemerintah harus bisa membaca situasi bahwa kelangkaan ini bukan karena ada hambatan di sektor produksi. Secara produksi kita aman. Masalahnya justru ada di sektor distribusi," katanya.

Menurut dia, di sektor distribusi ini banyak celah yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan di tengah situasi darurat seperti sekarang. "Untuk itu saya mendesak Pemerintah menindak tegas siapapun yang coba membuat kacau suasana," kata Mulyanto.

Mulyanto meminta pemerintah harus lebih seksama memeriksa neraca gas oksigen domestik ini. Pemerintah diminta jangan grasa-grusu dan sekadar didikte oleh mafia impor.

Dia mengaku bukan anti impor. Namun, kata dia, secara psikologis negara jangan sampai mudah dimainkan mafia impor yang mau mengambil kesempatan di tengah kesempitan.

Di tengah ruang fiskal yang terbatas, kata Mulyanto, pemerintah jangan memboroskan devisa Negara untuk impor. Opsi impor itu adalah pilihan paling akhir dari yang akhir.

Selanjutnya, dia minta Kemenperin harus bekerja keras memberdayakan industri dalam negeri melalui optimalisasi kapasitas terpasang dan menambah kapasitas baru produsen gas oksigen. Selain itu bahan baku gas oksigen, yakni liquid oxygen perlu diawasi distribusinya, sehingga benar-benar dialokasikan untuk produsen tabung gas oksigen medis.

"Kalau distribusi liquid oxygen ini masih secara bisnis as usual dialokasikan untuk sektor industri, maka sudah barang tentu janji Pemerintah untuk mengalihkan gas oksigen dari sektor industri ke sektor medis tidak akan terwujud," ungkapnya.

Sekadar diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja sama dengan industri untuk mengamankan pasokan oksigen medis di tengah lonjakan kasus Covid-19 di dalam negeri, Jumat (16/7/2021). Beberapa perusahaan yang diajak kerja sama seperti, PT Aneka Gas Industri Tbk dan PT Samator.

Jokowi menyebut dua perusahaan itu menambah produksi untuk menambah stok oksigen. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan 10 ribu oksigen konsentrator impor akan mulai datang dalam 3-4 hari ke depan.

Kedatangan alat tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk perawatan pasien Covid-19. Secara total, pemerintah memesan 50 ribu oksigen konsentrator impor. Luhut mengklaim permasalahan pasokan oksigen yang sempat langka dalam beberapa hari terakhir mulai membaik.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sikapi Penyakit Super...
Sikapi Penyakit Super Flu di Indonesia, Menkes: Tak Mematikan seperti Covid-19
Tantangan Penyakit Menular...
Tantangan Penyakit Menular Kita
Eks Mensos Juliari Batubara...
Eks Mensos Juliari Batubara Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos Presiden 2020
Kasus APD Covid-19,...
Kasus APD Covid-19, KPK Ajukan Banding atas Vonis 3 Tahun Eks Pejabat Kemenkes
Covid-19 di Asia Naik,...
Covid-19 di Asia Naik, Mantan Komandan Satgas RS Wisma Atlet Imbau Masyarakat Waspada
Kasus Korupsi APD Covid-19,...
Kasus Korupsi APD Covid-19, Mantan Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Penjara
Zat Kimia Persisten...
Zat Kimia Persisten Ditemukan dalam 98,8% Darah Warga AS
Kepala WHO Peringatkan...
Kepala WHO Peringatkan Lebih Banyak Kasus Hantavirus akan Muncul
WHO: Wabah Hantavirus...
WHO: Wabah Hantavirus Bukan Awal Pandemi Covid-19 Berikutnya
Rekomendasi
Ramai Kasus Perebutan...
Ramai Kasus Perebutan Hak Asuh Anak, Begini Aturan Hadhanah dalam Islam
Gempa M5,4 Guncang Sangihe...
Gempa M5,4 Guncang Sangihe Sulut Pagi Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
Skenario Terburuk Pasar...
Skenario Terburuk Pasar Energi 2026: Exxon Peringatkan Harga Minyak Dunia Bakal Tembus USD160/Barel
Berita Terkini
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Imigrasi Tangkap WNA...
Imigrasi Tangkap WNA Australia Buronan Interpol Kasus Penyelundupan Narkoba
Anggota DPD RI Filep...
Anggota DPD RI Filep Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli di Kantor Imigrasi
ASN BPK Ditahan KPK...
ASN BPK Ditahan KPK setelah Terjaring OTT: Saya Enggak Terima Uang, Ini Enggak Adil
Kementerian PPPA Perkuat...
Kementerian PPPA Perkuat Perlindungan Anak dari Ancaman Judol
Polri Tetapkan Founder...
Polri Tetapkan Founder PT DSI Tersangka Kasus Dugaan Penipuan
Infografis
10 Negara dengan Pria...
10 Negara dengan Pria Tertampan di Dunia, Siap Bikin Jatuh Hati!
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved