Asosiasi Kuliner Minta Pemerintah Beri Insentif Jika PPKM Darurat Diperpanjang

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (Apkulindo) mengusulkan pemerintah memberikan insentif atau bantuan kepada para pelaku usaha kuliner, jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali serta beberapa Provinsi di luar wilayah tersebut diperpanjang.

Sekjen Apkulindo sekaligus Pengamat UMKM dari Indigo Network, Masbukhin Pradhana mengatakan, pelaku usaha kuliner kini tengah menghadapi kondisi yang berat akibat kebijakan PPKM Darurat dan bisa semakin parah jika aturan tersebut diperpanjang. Sehingga, jika kebijakan tersebut diperpanjang, pemerintah diminta untuk mengeluarkan berbagai insentif atau bantuan bagi para pelaku usaha kuliner yang omset penjualannya semakin anjlok.

“Mohon pemerintah bisa memberikan insentif atau bantuan tunai buat para pedagang yang terdampak terutama untuk pedagang kaki lima. Kemarin setelah Lebaran Idul Fitri, jualan sudah mulai naik namun ini kembali ada aturan PPKM Darurat, sehingga omset terjun bebas lagi,” ujar Masbukhin yang juga owner Bakso Sapi’i.

Ketua Bidang Pelatihan Operasional Apkulindo Lintang mengatakan, beban operasional menjadi tantangan terbesar pelaku usaha kuliner menghadapi dampak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. “Pada dasarnya kami dari sisi pengusaha kita juga mendukung pemberlakuan PPKM Darurat, artinya untuk menekan laju Covid-19 kami sangat memahami itu. Tapi dampak negatif-nya kami rasakan sangat berat terutama dalam biaya operasional, karena biaya operasional kita itu sangat tinggi”, sebutnya.

Lintang yang juga pemilik dari Blue Fire Steakhouse yang menjalankan bisnisnya di segmen menengah ke atas tersebut, berharap para pelaku usaha kuliner dapat diberikan insentif untuk mengurangi tekanan akibat beban operasional tersebut. Terutama jika periode PPKM Darurat diperpanjang. “Kuliner itu terbagi beberapa segmen pasarnya, kami mengusulkan pemerintah memberikan insentif kepada para pelaku kuliner untuk UMKM juga dalam meringankan beban operasional,” ujar Lintang.

Ketua Umum Apkulindo DKI Jakarta sekaligus Founder NoMiNoMi, Rifqi Mohamad Amiruddin Syaukani. Rifqi menyebut pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi berupa insentif untuk para karyawan di sektor UMKM kuliner. “Sebagai pengusaha kami siap mengikutinya anjuran pemerintah untuk mengurangi wabah. Tapi sebaiknya pemerintah memiliki solusi pemberian kompensasi untuk para karyawan kami, seperti pemberian paket sembako untuk kehidupan mereka sekeluarga perbulan”, ujar Rifqi.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan insentif lainnya berupa subsidi uang tunai, peniadaan iuran listrik dan iuran air kepada para karyawan di sektor UMKM yang terdampak kebijakan tersebut. Meski demikian, Sekjen Apkulindo, Masbukhin Pradhana mengatakan, walaupun kondisi saat ini sangat memberatkan, namun diharapkan para pengusaha kuliner tetap mematuhi aturan PPKM Darurat yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha kuliner, bisa saling mendukung dan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19. Jika pandemi berakhir, dipastikan pemulihan ekonomi akan berjalan secara cepat. ”Apkulindo mengajak teman-teman pedagang kuliner mengikuti aturan PPKM. Walau berat, namun kebijakan pemerintah ini diharapkan bisa segera memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan kembali pulihnya perekonomian nasional,” ujar Masbukhin.