Penanganan Covid-19, Puan Ingatkan Pemerintah Serius Perbaiki Komunikasi Publik

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publik selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat . Dia meminta agar jajaran pemerintahan benar-benar melaksanakan teguran presiden.

“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).

Politikus PDIP ini menegaskan, isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi harus kontinyu dan makin diintensifkan.

“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” ujar mantan Menko PMK ini.

Baca juga: Vaksin Berbayar Timbulkan Polemik, Puan Maharani Ingatkan Tak Boleh Hilangkan Hak Rakyat Dapatkan Vaksin Gratis

Puan juga menyayangkan bahwa selama beberapa waktu ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.

“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” tuturnya.

Padahal, kata putri Megawati Soekarnoputri ini, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu untuk menekan laju pesebaran Covid-19. “Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” tegasnya.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyosialisasikan program penanganan pandemi. Tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.

“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” terangnya.

Baca juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Massal yang Digelar Pemko Surabaya

Puan menambahkan, dirinya tidak bisa membayangkan jika ruang publik terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat ini. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.

Garis komando dalam komunikasi publik pemerintah harus pula diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.

“Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” pinta legislator Dapil Jawa Tengah ini.

Lebih dari itu, Puan menyadari bahwa efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun, ini adalah tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

“Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah,” imbau putri Taufik Kiemas ini.