Lemkapi Nilai Desakan agar Presiden Jokowi Mundur Ngawur

JAKARTA - Desakan sejumlah pihak yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya dikecam keras Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi).



"Kita melihat saat ini seluruh jajaran Polri dan TNI, Satgas Covid, pemerintah daerah dan kementerian negara lainnya yang merupakan bagian dari perangkat presiden, hadir di tengah masyarakat untuk melindungi dan melayani masyrakat. Masyarakat merasakan saat ini kehadiran Polri dan TNI dalam menangani Covid-19 banyak dirasakan. Negara hadir saat masyarakat susah," tegasnya.

Dosen ilmu hukum ini menambahkan, hasil penelitian dan pemantauan yang dilakukan pihaknya, masyarakat justru sangat puas dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Presiden sangat serius dan berusaha keras agar rakyat segera bebas dari Covid. Pemerintah juga sudah maksimal mendatangkan jutaan vaksin demi menjaga dan melindungi rakyatnya.

"Kita harus paham, tidak mudah untuk untuk melayani dan melindungi negara dengan rakyat sebesar ini. Jangan bandingan Indonesia dengan negara kecil dengan berpenduduk minim," katanya.

Menurut Edi Hasibuan, sudah saatnya semua lapisan masyarakat bersatu mendukung kebijakan presiden agar pandemi segera berakhir. Presiden butuh dukungan semua pihak agar rakyat bebas Covid.

Mendesak presiden mundur adalah warga yang tidak menghormati demokrasi. Sebab presiden adalah pilihan rakyat. Pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara ini menegaskan tidak ada alasan apapun untuk mendesak presiden mundur .

"Tidak ada satupun konstitusi yang dilanggar oleh presiden. Kami meminta pengamat atau politisi yang minta presiden mundur menghentikan ocehannya," tukasnya.