Vaksin Berbayar, DPR: Amerika Negara Liberal Mengratiskan Semua

"Kimia Farma mengumumkan ada penundaan vaksinasi berbayar yang tadinya akan dimulai per hari ini. Tentu saya mendorong untuk membatalkan untuk kondisi sekarang. Bukan hanya penundaan karena hanya data dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan apa yang disepakati DPR dan Menkes dalam Permeneks 10/2021 mulai dari pengadaan, distribusi sampai dengan penerima hanya dimungkinkan berbayar pemerintah dan Badan Usaha. Tidak ada dibebankan kepada rakyat," desak Intan.

Legislator Dapil Depok-Bekasi ini mengaku, jelas Komisi IX DPR kecolongan dengan Permenkes ini, karena tidak pernah dijelaskan ataupun disinggung oleh Menkes. Sementara, masalah pemerataan vaksin ini yang sudah lengkap atau terima 2 dosis baru 15 juta oranh, sementara 38 juta baru dosis tahap pertama.

Menurut Intan, masih ada banyak banyak hal yang bisa diberdayakan. Bukan dengan cara menjual ke rakyat. Apalagi rasanya, tidak ada negara manapun yang melakukan vaksinasi berbayar. Baca juga: Heboh Vaksin Berbayar, Direksi Kimia Farma Dipanggil DPR?

"Bahkan Amerika sekalipun yang liberal. Mereka kan negara liberal mereka menggratiskan kok semuanya nggak ada berbayar. Malah orang asing yang datang ke negaranya pun mereka vaksin. Karena tujuannya itu herd immunity dalam rangka pandemi dan itu yang harus menjadi acuan," tukasnya.

"Ini kan kondisi darurat kesehatan, kecuali vaksinasi kain sudah pengulangan dan sudah berjalan, ini kan dalam rangka herd immunity, supaya sehat, tujuannya itu," pungkas Ketua Umum PAN ini.