Sekum Muhammadiyah Nilai Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat Tidak Realistis
Jum'at, 09 Juli 2021 - 07:39 WIB
loading...
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menilai usulan agar pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terpapar virus Covid-19 tidak realistis. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai usulan agar pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terpapar virus Covid-19 tidak realistis. Adapun usulan tersebut dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw.
"Usulan itu tidak realistis. Dalam pelayanan kesehatan tidak boleh ada diskriminasi baik jabatan, agama, suku, ekonomi, jenis kelamin, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya," kata Abdul Mu'ti kepada SINDOnews, Jumat (9/7/2021).
Sekadar diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan diperlukan adanya Rumah Sakit (RS) khusus menangani pejabat negara.
Baca juga: Wasekjen PAN Usul RS Khusus Pejabat, Febri Diansyah: Ide Paling Brilian dalam 100 Tahun
Menurutnya, RSPAD Gatot Soebroto yang memang sering dan banyak merawat pejabat negara, tapi begitu Corona lahir hingga meledak, kata dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seolah tidak sanggup.
"Usulan itu tidak realistis. Dalam pelayanan kesehatan tidak boleh ada diskriminasi baik jabatan, agama, suku, ekonomi, jenis kelamin, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya," kata Abdul Mu'ti kepada SINDOnews, Jumat (9/7/2021).
Sekadar diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan diperlukan adanya Rumah Sakit (RS) khusus menangani pejabat negara.
Baca juga: Wasekjen PAN Usul RS Khusus Pejabat, Febri Diansyah: Ide Paling Brilian dalam 100 Tahun
Menurutnya, RSPAD Gatot Soebroto yang memang sering dan banyak merawat pejabat negara, tapi begitu Corona lahir hingga meledak, kata dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seolah tidak sanggup.
Lihat Juga :
