PPKM Darurat Dinilai Pertaruhan untuk Akhiri Pandemi Covid-19
Sabtu, 03 Juli 2021 - 22:30 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai jika PPKM Darurat tidak berhasil, ma ekonomi Indonesia akan kontraksi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat di Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021 nanti merupakan pertaruhan semua komponen bangsa untuk mengakhiri Pandemi Covid-19.
"Atau setidak-tidaknya menekan atau mengurangi lonjakan kasus," kata Nurhadi kepada wartawan, Sabtu (3/7/2021).
Jika PPKM Darurat tidak berhasil, kata dia, ekonomi akan kontraksi. Karena itu, semua kalangan harus mendukung kebijakan PPKM Darurat. "Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapa pun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, dan berdoa," kata Nurhadi.
Baca juga: Agar PPKM Darurat Lebih Efektif, Pengamat Kebijakan Publik Usulkan 2 Hal Ini
Dia menilai upaya mengakhiri Pandemi Covid-19 harus terus-menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu. Menurut dia, selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan (Prokes), psikologi masyarakat harus dijaga. "Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini," tuturnya.
Dia pun mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan Covid-19. Pernyataan Nurhadi tersebut merespons mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serba salah. "Setop saling menyalahkan," imbuhnya.
Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien Covid-19. Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi. "DPR juga mendorong pemerintah untuk memerhatikan keselamatan tenaga kesehatan. Insentif jangan sampai terlambat diberikan," katanya.
Baca juga: PPKM Darurat, Pemerintah Lacak Pergerakan Masyarakat via Sinyal Ponsel
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena menyoroti hoaks yang selalu menyertai eskalasi Covid-19 sedari awal pandemi di tanah air. Dia menilai hoaks salah satu masalah yang harus diatasi. "Kita harus memberikan pencerahan, keterangan yang jelas, dan betul-betul melawan dan meluruskan berbagai hoaks terkait Covid-19," katanya dihubungi terpisah.
Melkiades mengimbau masyarakat tetap tenang, optimis, dan tetap membangun kekuatan diri dengan baik seperti hidup teratur, disiplin Prokes, rutin olahraga, dan makan bergizi. "Sehingga hoaks bisa kita hadapi dan hindari dengan baik. Kita dan keluarga bisa tetap sehat," katanya.
"Atau setidak-tidaknya menekan atau mengurangi lonjakan kasus," kata Nurhadi kepada wartawan, Sabtu (3/7/2021).
Jika PPKM Darurat tidak berhasil, kata dia, ekonomi akan kontraksi. Karena itu, semua kalangan harus mendukung kebijakan PPKM Darurat. "Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapa pun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, dan berdoa," kata Nurhadi.
Baca juga: Agar PPKM Darurat Lebih Efektif, Pengamat Kebijakan Publik Usulkan 2 Hal Ini
Dia menilai upaya mengakhiri Pandemi Covid-19 harus terus-menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu. Menurut dia, selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan (Prokes), psikologi masyarakat harus dijaga. "Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini," tuturnya.
Dia pun mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan Covid-19. Pernyataan Nurhadi tersebut merespons mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serba salah. "Setop saling menyalahkan," imbuhnya.
Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien Covid-19. Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi. "DPR juga mendorong pemerintah untuk memerhatikan keselamatan tenaga kesehatan. Insentif jangan sampai terlambat diberikan," katanya.
Baca juga: PPKM Darurat, Pemerintah Lacak Pergerakan Masyarakat via Sinyal Ponsel
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena menyoroti hoaks yang selalu menyertai eskalasi Covid-19 sedari awal pandemi di tanah air. Dia menilai hoaks salah satu masalah yang harus diatasi. "Kita harus memberikan pencerahan, keterangan yang jelas, dan betul-betul melawan dan meluruskan berbagai hoaks terkait Covid-19," katanya dihubungi terpisah.
Melkiades mengimbau masyarakat tetap tenang, optimis, dan tetap membangun kekuatan diri dengan baik seperti hidup teratur, disiplin Prokes, rutin olahraga, dan makan bergizi. "Sehingga hoaks bisa kita hadapi dan hindari dengan baik. Kita dan keluarga bisa tetap sehat," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
