Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mayoritas Masyarakat Tolak Jokowi 3 Periode
loading...
Survei Voxpol Canter menyebut mayoritas responden tidak menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. FOTO/Biro Pers Kepresidenan
A
A
A
JAKARTA - Selain memotret popularitas dan elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) potensial, Voxpol Center juga menanyakan pendapat respondennya terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode .
Mayoritas publik atau sebanyak 73,7% tidak ingin jika Presiden RI menjabat selama 3 periode. Alasannya, 34,4% responden berpendapat karena itu merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.
"Survei ini juga menemukan angka yang cukup tinggi sebesar 73,7% publik menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Hanya sebesar 22,6% publik menyatakan persetujuannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tersebut," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam rilis survei nasional yang bertajuk "Jokowi Cukup 2 Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024, Capres Potensial Pengganti Jokowi", Sabtu (3/7/2021).
Baca juga: Jokowi Akan Jadi Negarawan Jika Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
Adapun alasan yang mendasar, Pangi melanjutkan, mereka tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden 3 periode karena pertama, kemunduran demokrasi 34,4%, regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan mandeg 28,2%, menghindari tumbuh subur KKN dan oligarki 9,9%, tidak mau menjadi pengkhianat demokrasi 8,7%, dan jebakan ranjau bagi presiden 4,6%.
Mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19, kata Pangi, survei ini menemukan bahwa approval rating kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sebesar 59,2% dari total gabungan antara sangat memuaskan dan memuaskan. Dan ada sebesar 32,5% dari total gabungan antara kecewa dan sangat kecewa saat survei dilaksanakan.
"Publik menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, sudah tepat sebesar 48,9%, tidak terarah sebesar 29,9%, dan tidak tepat sebesar 17,7%. Kalau dicermati secara kuantitatif, penilaian sebagian besar masyarakat merasa kebijakan pemerintah selama ini dalam menangani kasus covid sudah tepat," katanya.
Baca juga: Kubu Moeldoko Gugat Menkumham, Demokrat: Ada Selentingan Kabar, Terkait Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Mayoritas publik atau sebanyak 73,7% tidak ingin jika Presiden RI menjabat selama 3 periode. Alasannya, 34,4% responden berpendapat karena itu merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.
"Survei ini juga menemukan angka yang cukup tinggi sebesar 73,7% publik menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Hanya sebesar 22,6% publik menyatakan persetujuannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tersebut," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam rilis survei nasional yang bertajuk "Jokowi Cukup 2 Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024, Capres Potensial Pengganti Jokowi", Sabtu (3/7/2021).
Baca juga: Jokowi Akan Jadi Negarawan Jika Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
Adapun alasan yang mendasar, Pangi melanjutkan, mereka tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden 3 periode karena pertama, kemunduran demokrasi 34,4%, regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan mandeg 28,2%, menghindari tumbuh subur KKN dan oligarki 9,9%, tidak mau menjadi pengkhianat demokrasi 8,7%, dan jebakan ranjau bagi presiden 4,6%.
Mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19, kata Pangi, survei ini menemukan bahwa approval rating kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sebesar 59,2% dari total gabungan antara sangat memuaskan dan memuaskan. Dan ada sebesar 32,5% dari total gabungan antara kecewa dan sangat kecewa saat survei dilaksanakan.
"Publik menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, sudah tepat sebesar 48,9%, tidak terarah sebesar 29,9%, dan tidak tepat sebesar 17,7%. Kalau dicermati secara kuantitatif, penilaian sebagian besar masyarakat merasa kebijakan pemerintah selama ini dalam menangani kasus covid sudah tepat," katanya.
Baca juga: Kubu Moeldoko Gugat Menkumham, Demokrat: Ada Selentingan Kabar, Terkait Masa Jabatan Presiden 3 Periode
(abd)
Explore More