Waketum MUI Minta Masyarakat Patuhi PPKM Darurat Jawa-Bali
Kamis, 01 Juli 2021 - 20:27 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta masyarakat mendukung kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas meminta masyarakat mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021.
"Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat karena kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara COVID-19 ini terus bertambah," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).
Dikatakan, virus corona, selain merusak kesehatan masyarakat, juga telah memukul ekonomi bangsa, sehingga tujuan negara menyejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan. Akibatnya jumlah orang miskin malah semakin bertambah.
Baca juga: Dukung Penuh PPKM Darurat, Sandiaga Uno Instruksikan Destinasi Wisata dan Sentra Ekraf Ditutup Sementara
"Untuk itu supaya negeri ini tidak semakin dalam terpuruknya pemerintah harus melakukan langkah-langkah jelas dan tegas," katanya.
Anwar mengatakan, pemerintah terlebih dahulu harus menumbuhkan trust dari masyarakat yang sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan pemerintah. Misalnya rakyat dilarang mudik sementara tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok bebas berkeliaran dari bandara ke bandara. Sehingga terkesan TKA Tiongkok adalah masyarakat kelas utama dan rakyat Indonesia di negerinya telah merasa menjadi masyarakat kelas dua.
"Dan sosok yang banyak disorot telah melakukan pembiaraan terhadap keluar masuknya TKA Tiongkok itu adalah orang yang hari ini telah ditunjuk oleh Jokowi untuk menangani PPKM bagi daerah Jawa dan Bali," paparnya.
Baca juga: JK Dukung Penutupan Tempat Ibadah Selama PPKM Darurat, Azan Tetap Dikumandangkan
Meski demikian, lanjutnya, karena keadaan penyebaran COVID-19 sudah tidak terkendali, maka ia meminta seluruh elemen masyarakat bersatu. Sebab sebaik-baiknya program atau kebijakan pemerintah bila masyarakat abai, maka akan sia-sia. Pemerintah juga harus arif mendengar suara dan masukan dari masyarakat.
"Dengan kata lain kalau kita mau PPKM Darurat ini sukses maka kita harapkan dia (pemerintah) harus bisa menjadi gerakan yang menasional terutama untuk daerah Jawa dan Bali yang telah menjadi sasaran pertama dari perhatian pemerintah tersebut," kata Ketua PP Muhammadiyah ini.
"Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat karena kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara COVID-19 ini terus bertambah," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).
Dikatakan, virus corona, selain merusak kesehatan masyarakat, juga telah memukul ekonomi bangsa, sehingga tujuan negara menyejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan. Akibatnya jumlah orang miskin malah semakin bertambah.
Baca juga: Dukung Penuh PPKM Darurat, Sandiaga Uno Instruksikan Destinasi Wisata dan Sentra Ekraf Ditutup Sementara
"Untuk itu supaya negeri ini tidak semakin dalam terpuruknya pemerintah harus melakukan langkah-langkah jelas dan tegas," katanya.
Anwar mengatakan, pemerintah terlebih dahulu harus menumbuhkan trust dari masyarakat yang sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan pemerintah. Misalnya rakyat dilarang mudik sementara tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok bebas berkeliaran dari bandara ke bandara. Sehingga terkesan TKA Tiongkok adalah masyarakat kelas utama dan rakyat Indonesia di negerinya telah merasa menjadi masyarakat kelas dua.
"Dan sosok yang banyak disorot telah melakukan pembiaraan terhadap keluar masuknya TKA Tiongkok itu adalah orang yang hari ini telah ditunjuk oleh Jokowi untuk menangani PPKM bagi daerah Jawa dan Bali," paparnya.
Baca juga: JK Dukung Penutupan Tempat Ibadah Selama PPKM Darurat, Azan Tetap Dikumandangkan
Meski demikian, lanjutnya, karena keadaan penyebaran COVID-19 sudah tidak terkendali, maka ia meminta seluruh elemen masyarakat bersatu. Sebab sebaik-baiknya program atau kebijakan pemerintah bila masyarakat abai, maka akan sia-sia. Pemerintah juga harus arif mendengar suara dan masukan dari masyarakat.
"Dengan kata lain kalau kita mau PPKM Darurat ini sukses maka kita harapkan dia (pemerintah) harus bisa menjadi gerakan yang menasional terutama untuk daerah Jawa dan Bali yang telah menjadi sasaran pertama dari perhatian pemerintah tersebut," kata Ketua PP Muhammadiyah ini.
(abd)
Lihat Juga :
