DPP IMM Mengutuk Penghancuran Masjid untuk Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Xinjiang
Selasa, 29 Juni 2021 - 14:00 WIB
loading...
A
A
A
“Hilton Worldwide Holdings Inc yang berbasis di Virginia seharusnya senada dengan pemerintah mereka (Amerika Serikat) yang telah menyatakan Cina melakukan genosida terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang,” jelas Rimbo.
Pemerintah China diminta menghentikan semua pembangunan di wilayah Xinjiang sebelum otoritas Tiongkok mengakhiri kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan jutaan muslim Uighur yang tidak bersalah termasuk menghancurkan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah.
Dalam rilisnya, DPP IMM juga meminta mendesak Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB untuk secepatnya mengadopsi sebuah resolusi yang menetapkan mekanisme internasional independen untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan pemerintah China kepada etnis Uighur, Kazakh, dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang, berdasarkan hasil laporan Organisasi Amnesty Internasional.
DPP IMM menilai sangat perlu ada investigasi independen terkait dugaan kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat lainya yang terdokumentasi dalam laporan Amnesty Internasional ini. Baca juga: Ini Profile Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI yang juga Ketua HMI FEB UI
"Semua yang diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam tindak pidana kejahatan kemanusiaan tersebut, harus dibawa ke hadapan pengadilan yang memenuhi prinsip peradilan yang adil," pungkas Rimbo Bugis.
Pemerintah China diminta menghentikan semua pembangunan di wilayah Xinjiang sebelum otoritas Tiongkok mengakhiri kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan jutaan muslim Uighur yang tidak bersalah termasuk menghancurkan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah.
Dalam rilisnya, DPP IMM juga meminta mendesak Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB untuk secepatnya mengadopsi sebuah resolusi yang menetapkan mekanisme internasional independen untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan pemerintah China kepada etnis Uighur, Kazakh, dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang, berdasarkan hasil laporan Organisasi Amnesty Internasional.
DPP IMM menilai sangat perlu ada investigasi independen terkait dugaan kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat lainya yang terdokumentasi dalam laporan Amnesty Internasional ini. Baca juga: Ini Profile Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI yang juga Ketua HMI FEB UI
"Semua yang diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam tindak pidana kejahatan kemanusiaan tersebut, harus dibawa ke hadapan pengadilan yang memenuhi prinsip peradilan yang adil," pungkas Rimbo Bugis.
(kri)
Lihat Juga :