DPR Kritik Media dan TV Minim Informasi Soal Kebijakan Pemerintah soal COVID-19
Senin, 20 April 2020 - 16:15 WIB
loading...
A
A
A
“Ketika PSBB gimana impikasinya untuk kelayakan hidup masyarakat, ini yang harus diangkat karena yang belum beruntung perlu uluran pemerintah. Sekarang banyak alokasikan anggaran bahkan refocusing APBN-P dilakukan dengan Perppu,” kata Syarif di kesempatan sama.
Untuk itu, Wakil Ketua MPR ini meminta agar media bisa mengangkat soal berbagai kepentingan rakyat misalnya, soal larangan mudik. Dia meminta pemerintah tegas karena 200 ribu masyarakat potensi terpapar. Media harus angkat agar jadi warning dan masukan pemerintah agar all out atasi Corona dengan serius.
“Di Cekoslavia, 7.000 terpapar tapi stelah lockdown maka tingkat kematian 160-an, kita di atas 400. Mereka kuncinya kedisiplinan, yang penting kedisiplinan di samping keterbatasan RS. Kalau kedisiplinan ditingkatkan maka kondisi baik.”
“Cekoslavia, bulan depan lockdown dikirangi dan kehidupan normal disiapkan media. Kita 6.000, kalau kita all out dan diisolasi ketat maka Corona akan pulang ke negerinya kembali. Agar media ungkapkan optimisme lalui ini,” pungkasnya.
Untuk itu, Wakil Ketua MPR ini meminta agar media bisa mengangkat soal berbagai kepentingan rakyat misalnya, soal larangan mudik. Dia meminta pemerintah tegas karena 200 ribu masyarakat potensi terpapar. Media harus angkat agar jadi warning dan masukan pemerintah agar all out atasi Corona dengan serius.
“Di Cekoslavia, 7.000 terpapar tapi stelah lockdown maka tingkat kematian 160-an, kita di atas 400. Mereka kuncinya kedisiplinan, yang penting kedisiplinan di samping keterbatasan RS. Kalau kedisiplinan ditingkatkan maka kondisi baik.”
“Cekoslavia, bulan depan lockdown dikirangi dan kehidupan normal disiapkan media. Kita 6.000, kalau kita all out dan diisolasi ketat maka Corona akan pulang ke negerinya kembali. Agar media ungkapkan optimisme lalui ini,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
