DPR Kritik Media dan TV Minim Informasi Soal Kebijakan Pemerintah soal COVID-19

JAKARTA - Sejumlah Anggota Komisi I DPR mengkritisi media masa dan televisi (TV) yang minim memberikan informasi soal kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) kepada masyarakat. Yang diberitakan justru hal yang meresahkan masyarakat.

“Khawatirnya lihat perkembangan terakhir, di Jakarta ada kriminalisasi tinggi sejak adanya pemberlakuan PSBB timbulkan keresaahan tapi, kriminal muncul dan bukan saja di Jabodetabek tapi juga di beberapa daerah akibat pemahaman masyarakat, di Papua konflik tetangga kampung itu karena kurang peran pers sampaikan kebijakan pemerintah dalam tangani pandemi,” ujar Anggota Komisi I DPR Yan Mandenas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Virtual dengan KPI dan Dewan Pers, Senin (20/4/2020).

Politikus Partai Gerindra itu meminta kepada Dewan Pers mendorong untuk tugas pengawasan untuk berikan output pemerintah dalam penanganan pandemi. Dia khawatir bahwa masyarakat di rumah berharap informasi dari media massa sehingga pers berperan penting untuk memberikan informasi.

“Peran pers bukan hanya di perkotaan tapi, di kecamatan dan kampung, bahkan dijadikan patokan lurah distrik dalam penanganan pandemi,” imbuhnya.

Begitu juga dengan KPI, sambung Yan, banyak juga TV yang belum memberitakan kebijakan pemerintah soal pandemi. Semestinya, pandemi ini menjadi prioritas semua TV perlu diberikan instruksi untuk memberikan ruang dan waktu untuk sosialisasi pemerintah tentang pshysical atau social distancing serta dampak bahaya COVID-19.

“Kita lihat beberapa kota pemakaman ditolak, itu karena kurang aktif media sampaikan hal yang baik pada masyarakat. Masih banyak siaran tunda yang diulang pada publik karena sekarang enggak, perlu wujudkan Indonesia bebas COVID-19 bukan berita hoaks yang menakutkan,” desaknya.

Senada, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta agar Dewan Pers tegas dalam pemberitaan terkait pandemi ini. Media harus didorong apa yang seharusnya diungkapkan tentang fakta dan harapan masyarakat. Begitu juga dengan isu-isu yang menjadi perhatian warga yakni tentang angka kesembuhan dari kasus positif dan respons atas kebijakan masyarakat.

“Ketika PSBB gimana impikasinya untuk kelayakan hidup masyarakat, ini yang harus diangkat karena yang belum beruntung perlu uluran pemerintah. Sekarang banyak alokasikan anggaran bahkan refocusing APBN-P dilakukan dengan Perppu,” kata Syarif di kesempatan sama.

Untuk itu, Wakil Ketua MPR ini meminta agar media bisa mengangkat soal berbagai kepentingan rakyat misalnya, soal larangan mudik. Dia meminta pemerintah tegas karena 200 ribu masyarakat potensi terpapar. Media harus angkat agar jadi warning dan masukan pemerintah agar all out atasi Corona dengan serius.

“Di Cekoslavia, 7.000 terpapar tapi stelah lockdown maka tingkat kematian 160-an, kita di atas 400. Mereka kuncinya kedisiplinan, yang penting kedisiplinan di samping keterbatasan RS. Kalau kedisiplinan ditingkatkan maka kondisi baik.”

“Cekoslavia, bulan depan lockdown dikirangi dan kehidupan normal disiapkan media. Kita 6.000, kalau kita all out dan diisolasi ketat maka Corona akan pulang ke negerinya kembali. Agar media ungkapkan optimisme lalui ini,” pungkasnya.