Kasus Corona Menggila, DPR dan Pakar Apresiasi Instruksi Mendagri
loading...
Mendagri Tito Karnavian bergerak cepat dengan menerbitkan instruksi Nomor 13 Tahun 2021. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gelombang kasus positif virus corona (Covid-19) terus menyeruak di sejumlah daerah. Guna menghalaunya pemerintah pusat memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro pada 15-28 Juni melalui Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021.
Ia mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus-menerus diingatkan untuk mematuhi instruksi Mendagri tersebut dan protokol kesehatan. Pasalnya gejala kejenuhan masyarakat dalam pelaksanaan aturan itu sudah meluas.
"Begitu juga dengan sebagian pemerintah daerah yang mulai kendor dalam pengendalian Covid-19 di daerah," katanya.
Ia mengatakan, instruksi mendagri ini harus disokong dengan upaya pencegahan Covid-19 lainnya. Maka ia berharap pemerintah dapat meyakinkan masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan.
"Menurut saya, mau tidak mau, entah bagaimana caranya, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat," ungkapnya.
Untuk percepatan vaksinasi inilah, lanjut dia, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diakses dengan mudah.
"Saya yakin, jika setiap hari program vaksinasi mampu menjangkau minimal dua juta orang, maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," pungkas Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB ini.
Pelaksana Tugas Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman juga mengapresiasi Instruksi Mendagri ini. Hanya terkait instruksi pemerintah pusat itu masih terkendala implementasi oleh pelaksanannya oleh pemerintah daerah.
Menurut dia, tidak jarang pemerintah daerah mengabaikan instruksi pemerintah pusat meskipun perihal penting bagi rakyat. Hal serupa dapat terjadi dalam implementasi instruksi tersebut.
Ia mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus-menerus diingatkan untuk mematuhi instruksi Mendagri tersebut dan protokol kesehatan. Pasalnya gejala kejenuhan masyarakat dalam pelaksanaan aturan itu sudah meluas.
"Begitu juga dengan sebagian pemerintah daerah yang mulai kendor dalam pengendalian Covid-19 di daerah," katanya.
Ia mengatakan, instruksi mendagri ini harus disokong dengan upaya pencegahan Covid-19 lainnya. Maka ia berharap pemerintah dapat meyakinkan masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan.
"Menurut saya, mau tidak mau, entah bagaimana caranya, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat," ungkapnya.
Untuk percepatan vaksinasi inilah, lanjut dia, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diakses dengan mudah.
"Saya yakin, jika setiap hari program vaksinasi mampu menjangkau minimal dua juta orang, maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," pungkas Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB ini.
Pelaksana Tugas Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman juga mengapresiasi Instruksi Mendagri ini. Hanya terkait instruksi pemerintah pusat itu masih terkendala implementasi oleh pelaksanannya oleh pemerintah daerah.
Menurut dia, tidak jarang pemerintah daerah mengabaikan instruksi pemerintah pusat meskipun perihal penting bagi rakyat. Hal serupa dapat terjadi dalam implementasi instruksi tersebut.
Explore More