Pemerintah Diminta Evaluasi Total Proyek Food Estate

JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi total proyek Food Estate . Sebab, proyek Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan terbukti gagal seiring dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dari informasi awal yang dikumpulkan oleh Center for Budget Analysis (CBA), diketahui panen yang dihasilkan di proyek Food Estate tersebut jauh dari modal yang dikeluarkan pemerintah untuk mendanai proyek ini. Hal ini karena tanaman yang di tanam pada kawasan Food Estate tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.

”Masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan Food Estate ini karena proyek dipaksakan di lokasi yang tidak tepat. Tanaman bawang merah dan bawang putih yang ditanam di lokasi tersebut, belakangan tidak membuahkan hasil karena lahan tidak sesuai dengan karakteristik tanaman yang ditanam,” katanya.

Selain itu, karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Humbang Hasundutan yang secara turun temurun banyak menggantungkan pendapatannya dari hutan sebagai pengumpul getah kemenyan, akan sulit menerima kehadiran Food Estate yang lebih banyak melakukan aktivitas pengolahan/pertanian. ”Jika terus dipaksakan, proyek Food Estate akan menguras APBN dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok pemburu rente dari proyek ini. Sementara masyarakat dan negara tidak akan mendapatkan apapun dari proyek Food Estate ini,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai Food Estate di Humbang Hasundutan yakni sebesar Rp1,06 triliun. Khusus untuk 2020, anggaran yang telah dibelanjakan untuk Food Estate ini pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp17,7 miliar. Namun dari anggaran yang telah dikeluarkan tersebut, hasil panen yang diperoleh jauh di bawahnya, yakni hanya ratusan juta rupiah.

Atas kegagalan proyek Food Estate ini, Center for Budget Analysis meminta agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi kerugian negara:”Melakukan evaluasi total atas proyek Food Estate. Jika tidak memberikan manfaat dan malah menimbulkan kerugian, proyek ini harus dihentikan. Bagaimanapun, banyak pos anggaran yang jauh lebih penting untuk dibiayai ketimbang Food Estate,” katanya.

Selain itu, mengawasi secara ketat lahan milik negara yang digunakan untuk Food Estate tersebut agar tidak ada upaya privatisasi, yang pada akhirnya menguntungkan segelintir pihak, utamanya para pemodal dan pemburu rente yang ingin menguasai lahan negara untuk kepentingan lainnya. ”Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembalikan fungsi lahan menjadi hutan negara,” katanya.