Instansi Pemerintah Diimbau Perdengarkan Lagu Indonesia Raya dan Baca Teks Pancasila Mulai 1 Juli

loading...
Instansi Pemerintah Diimbau Perdengarkan Lagu Indonesia Raya dan Baca Teks Pancasila Mulai 1 Juli
Instansi Pemerintah Diimbau Perdengarkan Lagu Indonesia Raya dan Baca Teks Pancasila Mulai 1 Juli. Foto/Ilustrasi/Dok SINDO
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat untuk instansi pusat dan daerah terkait imbauan menperdengarkan lagu Indonesia Raya dan membaca naskah Pancasila . Imbauan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021.

Dalam surat tersebut, instansi pemerintah diimbau memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap Selasa dan Kamis pada pukul 10.00 WIB. Sementara itu, pembacaan naskah Pancasila dilakukan setiap Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini dilakukan untuk memelihara dan memperkuat rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air. "Sebagai pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 bagi ASN di lingkungan instansi pemerintah," ujar Tjahjo dalam keterangan persnya, Rabu (16/6/2021)

Baca juga: Viral Ustaz Khalid Basalamah Larang Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Begini Faktanya



Kegiatan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang bekerja di kantor. Pada saat kegiatan ini berlangsung, seluruhnya harus berdiri tegak dengan sikap sempurna di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Lalu dia juga mengimbau agar instansi melakukan kegiatan apel secara langsung dan daring setiap Senin pagi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang bekerja di kantor maupun di rumah. Apel dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

Baca juga: BPIP Ajak Masyarakat Getarkan Dada dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

"Kegiatan ini dilakukan dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat," demikian tertulis dalam imbauan tersebut.

Imbauan tersebut ditujukan untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretariat Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.
(zik)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top