'Dikeroyok' di Komisi X, Nadiem Tinjau Ulang PPN Pendidikan
Selasa, 15 Juni 2021 - 15:54 WIB
loading...
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan akan mengkaji ulang wacana pengenaan PPN di sektor pendidikan. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim langsung "ngeper" soal rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan. Ini terjadi setelah wacana tersebut mendapat penolakan keras dari masing-masing fraksi di Komisi X DPR.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya akan mendalami lebih lanjut terkait wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor pendidikan. Hal itu dipastikan Nadiem seusai mendengar saran dan masukan saat rapat kerja dengan Komisi X DPR.
Baca juga: Demokrat, Gerindra dan PKS Satu Suara Tolak Rencana PPN Pendidikan
"Untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji. Karena tentunya kami harus mendalam dahulu untuk melihat situasinya," kata Nadiem dalam Raker bersama Komisi X DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/6/2031).
Nadiem juga menyatakan bahwa apa yang menjadi masukan menyoal PPN di sektor pendidikan dari anggota dalam rapat kerja tersebut, bakal sampaikan kepada pemerintah pusat.
"Pesan itu akan kami bawa ke dalam internal pemerintahan pusat," ujarnya.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya akan mendalami lebih lanjut terkait wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor pendidikan. Hal itu dipastikan Nadiem seusai mendengar saran dan masukan saat rapat kerja dengan Komisi X DPR.
Baca juga: Demokrat, Gerindra dan PKS Satu Suara Tolak Rencana PPN Pendidikan
"Untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji. Karena tentunya kami harus mendalam dahulu untuk melihat situasinya," kata Nadiem dalam Raker bersama Komisi X DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/6/2031).
Nadiem juga menyatakan bahwa apa yang menjadi masukan menyoal PPN di sektor pendidikan dari anggota dalam rapat kerja tersebut, bakal sampaikan kepada pemerintah pusat.
"Pesan itu akan kami bawa ke dalam internal pemerintahan pusat," ujarnya.
(muh)
Lihat Juga :
