Demokrat, Gerindra dan PKS Satu Suara Tolak Rencana PPN Pendidikan

JAKARTA - Sejumlah fraksi partai politik di Komisi X DPR menyatakan secara tegas menolak rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan . Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim.

Penolakan pertama datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan. Dia menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Baca juga: Gerindra: PPN terhadap Sembako, Pendidikan, dan Kesehatan Bebani Rakyat

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat tentu juga menolak apabila sekolah diberikan pajak karena saat ini semua sekolah sudah megap-megap dan juga tidak mungkin untuk menambah beban nanti kepada orang tua," ujar Dede dalam ruang rapat Komisi X DPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Tak hanya itu, penolakan juga datang dari Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Djohar Arifin Husin. Dia menyebut rencana itu tidak bagus dilaksanakan, sebab sekolah sudah membantu negara.

"Kami dari Fraksi Gerindra menolak keras adanya pajak pertambahan nilai di bidang pendidikan. Semestinya pendidikan tugas negara," katanya menegaskan.

Di samping itu, Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa juga menyebut pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang bersifat nirlaba. Sehingga, sudah selayaknya tidak diangkat dan diambil pajak pendidikan. Baca juga: Bamsoet Minta Menkeu Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

"Karenanya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita semua untuk tidak menyelenggerakan pemungutan pajak di sektor pendidikan terutana karena kita tahu bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang bersifat nirlaba," pungkasnya.